Menteri ATR/BPN Usulkan Pagu Anggaran Rp10,6 Triliun untuk Tahun 2027, Fokus Perkuat Layanan Pertanahan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,608 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6).

Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa alokasi anggaran mengacu pada pagu indikatif yang diarahkan untuk mendukung tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.

Ia merinci, sekitar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, Rp2,56 triliun atau 24,2 persen untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta Rp724 miliar atau 6,8 persen untuk program penyelenggaraan penataan ruang.

Menurut Nusron, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, dan meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan dana itu direncanakan untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.

Rapat kerja juga menjadi forum penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tercatat mencapai Rp3,184 triliun atau sekitar 36,23 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp8,791 triliun.

Nusron menyebut capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran per awal Juni 2026 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada di angka 35,40 persen.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyatakan bahwa Komisi II telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 serta mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian untuk dibahas lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi di Indonesia.

Usulan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan reformasi layanan pertanahan dan penataan ruang sekaligus memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis nasional pada tahun anggaran 2027.***