Wamen ATR BPN Sebut Pertanahan Berperan Strategis Dukung Asta Cita Presiden

Jakarta-Mediaindoneaianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”.

Dalam paparannya, Wamen Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas nasional dalam Asta Cita membutuhkan dukungan sektor pertanahan dan tata ruang yang kuat.

“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Ossy Dermawan.

Ia memaparkan, kondisi sumber daya agraria di Indonesia saat ini terdiri dari sekitar 77 persen wilayah laut dan 23 persen daratan atau sekitar 189 juta hektare.

Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelasnya.

Menurut Wamen Ossy, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah menyelesaikan pemetaan terhadap sisa 20,5 persen bidang tanah, terutama yang berada di wilayah perbatasan dan berbatasan dengan kawasan hutan.

Ia berharap, ketika seluruh bidang tanah pada kawasan APL telah terpetakan 100 persen, pemerintah akan memiliki basis data pertanahan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.

Di hadapan mahasiswa peserta Akademi Politik UMJ, Wamen Ossy juga menjelaskan pentingnya integrasi data pertanahan melalui Kebijakan Satu Peta sebagai langkah strategis untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu sengketa dan konflik agraria.

“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Kegiatan Akademi Politik tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa IMM UMJ yang mengikuti diskusi terkait arah pembangunan nasional dan kebijakan pertanahan di Indonesia.***