ATR/BPN Percepat Sinkronisasi Tata Ruang untuk Perkuat Ekosistem Kebandarudaraan Nasional

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui percepatan layanan pertanahan, sinkronisasi tata ruang, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam forum tersebut, Wamen Ossy menegaskan bahwa sektor pertanahan dan tata ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan bandara yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Dukungan ATR/BPN dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.

Selain itu, ATR/BPN juga mendorong integrasi data spasial lintas sektor guna menciptakan sistem perencanaan yang lebih efektif dan terkoordinasi. Konsep yang dikenal sebagai one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang dinilai menjadi kunci dalam mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan akurat.

Menurut Ossy, integrasi data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan memperkuat proses perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan kebandarudaraan di berbagai daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penerbitan izin hingga pengawasan berkelanjutan agar pembangunan kawasan sekitar bandara tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara di Indonesia.

“Pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif akan memberikan manfaat besar bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Wamen Ossy hadir didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.

Penguatan tata kelola kebandarudaraan melalui dukungan sektor pertanahan dan tata ruang diharapkan mampu mempercepat investasi, meningkatkan konektivitas nasional, serta mendorong pengembangan kawasan bandara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.***