Sekjen ATR/BPN Instruksikan RKA-KL 2027 Fokus pada Transformasi Layanan dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 yang berorientasi pada hasil, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-KL TA 2027 secara daring, Senin (20/7).

Dalam arahannya, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa fokus utama perencanaan anggaran tahun depan adalah mendukung transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang melalui penguatan sistem pelayanan yang modern, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah," ujar Dalu Agung Darmawan.

Menurutnya, transformasi layanan harus diwujudkan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat memperoleh kepastian terkait waktu penyelesaian, biaya, persyaratan, hingga status setiap layanan pertanahan dan penataan ruang.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan percepatan penyelesaian tunggakan layanan, penguatan kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Sekjen ATR/BPN menilai keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan manajemen perubahan, tata kelola organisasi, manajemen risiko, hingga transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja menjadi agenda penting yang harus terus diperkuat.

Dalam penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027, Dalu meminta seluruh unit kerja menyusun program dengan target yang terukur, mulai dari keluaran (output), volume pekerjaan, lokasi pelaksanaan, jadwal kegiatan, hingga penanggung jawab program. Perencanaan yang rinci dinilai akan mempermudah pelaksanaan sekaligus memastikan setiap anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Arahan tersebut ditujukan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang mengikuti rapat secara virtual.

Dalu juga meminta seluruh pimpinan unit kerja memperkuat pengendalian program dan anggaran melalui pemantauan kinerja secara berkala, percepatan penyelesaian berbagai kendala di lapangan, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Menutup arahannya, Sekjen ATR/BPN berharap forum Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan tajam sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, peningkatan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.***