Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, Sertipikasi Gratis MBR Jadi Dukungan Pemerintah

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui program sertipikasi tanah gratis bagi MBR yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, usai mengikuti rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8).

Hashim mengatakan, program Hunian Terjangkau mendapatkan dukungan penting dari Kementerian ATR/BPN melalui program sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tanah tetapi belum memiliki sertipikat.

“Ini program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim.

Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah tidak hanya memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi. Tanah yang telah memiliki legalitas dapat memberikan akses lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.

Program sertipikasi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah lintas sektor bagi MBR.

Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.

Kolaborasi Perumahan dan Pertanahan

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung program perumahan rakyat, khususnya penyediaan hunian yang terjangkau di atas aset-aset negara.

Salah satu lokasi yang menjadi bagian dari program tersebut adalah kawasan aset PT KAI di Manggarai.

“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar.

Menurut Maruarar, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak cukup hanya dengan membangun rumah. Aspek kepastian hukum terhadap tanah juga menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh manfaat yang berkelanjutan.

ATR/BPN Pastikan Kepastian Hukum

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk terus mendukung agenda pemerintah dalam penyediaan hunian rakyat.

Menurut Ossy, pembangunan hunian layak dan terjangkau harus berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah yang ditempati atau dimiliki masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.

Ia menilai sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci agar program perumahan rakyat tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan kepastian kepemilikan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir mengikuti prosesi groundbreaking, sekaligus meninjau rumah contoh dan maket kawasan Hunian Terjangkau Manggarai.

Turut hadir Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.

Program Hunian Terjangkau Manggarai menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah dalam memanfaatkan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Di sisi lain, program sertipikasi gratis bagi MBR diharapkan semakin memperkuat kepastian hukum dan nilai ekonomi aset masyarakat. (red)