Kejar Target 3 Juta Bidang, ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah bagi MBR

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9).

Kementerian ATR/BPN menargetkan sertipikasi sebanyak 3 juta bidang tanah bagi MBR. Semula, target tersebut direncanakan selesai pada 2028. Namun, berdasarkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, penyelesaiannya didorong lebih cepat menjadi 2027.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.

“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai target tersebut. Sinergi diperlukan, antara lain dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR RI.

“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” katanya.

Dukungan terhadap percepatan program tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti kegiatan secara daring.

Mardani menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung percepatan sertipikasi, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran agar target tiga juta bidang dapat direalisasikan.

“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangkan anggarannya tersedia,” ujar Mardani.

Ia berharap percepatan sertipikasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sosialisasi tersebut juga membahas aspek teknis dan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR. Sejumlah narasumber hadir secara langsung, antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.

Sementara secara daring hadir Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.

Kegiatan dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana Daviet Haryanto Setyohatmoko.

Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring. Kehadiran jajaran BPN daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR di daerah.

Percepatan sertipikasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(red)