bendera

Kamis, 03 September 2026    01:52 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Wakil Ketua DPR Sebut Kebijakan “Lockdown” Perlu Dipertimbangkan


dee maz,    16 Maret 2020,    21:50 WIB

Wakil Ketua DPR Sebut Kebijakan “Lockdown” Perlu Dipertimbangkan

Jakarta - MINews : Mulai meluasnya satu per satu kasus orang terpapar virus Corona (Covid-19) di Indonesia, tentunya telah memunculkan wacana lockdown atau isolasi wilayah untuk mencegah penyebaran virus yang lebih besar.


Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengaku mendukung penuh langkah Pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis guna menekan penyebaran virus yang semakin besar.

Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020), Azis menyampaikan bahwa lockdown memang perlu dipertimbangkan di Indonesia, namun hanya di beberapa daerah yang memiliki kemungkinan terbesar sebagai tempat yang paling terpapar seperti daerah yang memiliki akses secara langsung dengan negara luar.

“Sepanjang daerah sudah bisa melokalisir, Pemerintah tidak perlu (lockdown). Tetapi kalau Pemerintah dianggap belum maksimal, maka pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah, lockdown itu kan melokalisir ruang gerak seperti di Manila. Semua menutup pintu supaya tidak ada ruang gerak dan masyarakat diminta dirumah supaya seluruh fasilitas umum disemprot, dibersihkan,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.


Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu melanjutkan bahwa sejauh ini Pemerintah telah melakukan langkah serius dengan mencoba mengantisipasi seperti membuat social distancing atau menjaga jarak sosial seperti melarang penyelenggaraan event yang berpotensi terjadi pengerumunan masyarakat serta menutup kegiatan-kegiatan sekolah dan perkantoran.

“Pemerintah sudah mengantisipasi, pemerintah mempunyai stok bahan makanan dan bahan pokok makanan yang cukup untuk disuplai ke masyarakat agar masyarakat jangan panik tinggal kita membatasi ruang gerak, pertemuan yang bersifat lebih dari banyak orang itu untuk dihindari karena mencegah penyebaran virus itu semakin luas,” imbuh legislator dapil Lampung II itu.

Azis berharap masyarakat tidak panik, namun tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi karena menurutnya sampai detik ini dunia masih berada pada masa yang penuh dengan ketidakpastian karena belum ada yang tahu pasti sebuas apa virus ini. Yang terpenting menurutnya, DPR RI akan terus memantau kinerja tim gabungan baru yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Biarkan dulu Pak Donny (Kelapa BNPB) bekerja dan melaporkan kepada Pemerintah dan bapak Presiden untuk mengambil sikap. Tentu DPR akan menganalisa dan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh tim gabungannya Pak Donny, untuk melakukan evaluasi dan melokalisir penyebaran virus,” tukas Azis.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS