bendera

Kamis, 03 September 2026    01:54 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Datangi BNPB, Gubernur Anies Perkuat Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Tangani Covid - 19


dee maz,    18 Maret 2020,    20:29 WIB

Datangi BNPB, Gubernur Anies Perkuat Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Tangani Covid - 19

Jakarta Timur  – MINews : Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta mendatangi Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, untuk melakukan rapat kordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Rabu (18/3).


Dalam rapat kordinasi tersebut, Gubernur Anies mempresentasikan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna mencegah penyebaran COVID-19. “Seperti kita ketahui bahwa persoalan COVID-19 ada pada tingkat penularan yang begitu cepat, kami menggarisbawahi apa yang selama ini menjadi pesan jaga jarak, pastikan setiap kita selalu dalam kondisi bersih, cuci tangan rutin, pastikan bahwa bila ada kebijakan bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah.

Ini adalah cara-cara yang bisa dikerjakan secara masif oleh setiap kita, maka kita menjadi orang yang ikut menghentikan penyebaran COVID-19,” ucap Gubernur Anies dalam Konferensi Pers usai rapat.

Lebih lanjut, Gubernur Anies juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus berkordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam menangani penyebaran COVID-19. “Kita memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan DKI sejalan dengan strategi taktik dalam menghadapi ini (COVID-19) yang dipimpin Kepala BNPB. Kita memastikan kordinasi berjalan dengan baik dan insya Allah kita bisa kendalikan ini sebaik-baiknya,” tegas Gubernur Anies.


Selain itu Gubernur Anies juga berharap agar kordinasi bukan hanya lintas pemerintah, namun peran warga dalam pencegahan penyebaran COVID-19 juga diperkuat. “Karenanya seluruh unsur masyarakat penting sekali untuk memahami cara mencegah penularan dan secara sadar bertanggung jawab menjadi pelaku pencegahan. Harapannya kita bisa menjaga agar penularan COVID-19 tidak meningkat tapi malah justru terkendali dan bisa menurun,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala BNPB, Doni Monardo, menjelaskan kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19. “Sekarang waktunya fokus supaya masyarakat semua paham apa ancaman yang kita hadapi dan bagaimana cara kita menghadapinya secara bersama-sama. Pesan saya selaku kepala Gugus Tugas untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada mulai dari tingkat provinsi, kotamadya, kelurahan, hingga RT/RW. Bersatu padu, bergandengan tangan, saling menjaga satu sama lain, adalah solusi yang paling baik saat ini.” Pesannya.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS