bendera

Kamis, 03 September 2026    03:28 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Ketua MA Lantik 20 KPT dan 2 Panmud Jakarta


lina,    23 April 2020,    19:29 WIB

Ketua MA Lantik 20 KPT dan 2 Panmud Jakarta

Minews.com - Jakarta ; Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Dr M Hatta Ali, SH, MH, melantik dan mengambil sumpah 20 Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Rabu (22/04/2020) di ruang Prof Dr Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Hatta Ali juga melantik dan mengambil sumpah 2 Panitera Muda (Panmud) pada MA RI.


Pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan berdasarkan 4 (empat) Surat Keputusan (SK) Ketua MA RI, yaitu : SK Ketua MA No 44/KMA/SK/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, 47/KMA/SK/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020, 82/KMA/SK/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 dan 104/KMA/SK/IV/2020  Tanggal 17 April 2020. Sedangkan untuk Pelantikan Panmud berdasarkan 2 ( dua) SK Ketua MA, yaitu : SK Ketua MA No 44/KMA/SK/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan 105/KMA/SK/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 20 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 2 Panmud dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, yaitu : Melakukan Pengechekan Suhu Tubuh, Menggunakan Masker dan Hand Sanitizer, Tamu undangan yang hadir pun dibatasi sehingga penerapan Physical distancing tetap dapat terpenuhi.

Berikut adalah nama 20 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik dan diambil sumpahnya :


1. Dr. H.Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Jabatan sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

2. Dr. Soedarmadji SH.,M.hum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Palembang.

3. Dr. H. Kresna Menon, SH.,M.Hum Sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Palembang, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Mataram.

4. Nyoman Gede Wirya, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Mataram, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Mataram.

5. Drs. H. Panusunan Harahap, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Padang, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Padang.

6. Dr. Amril SH.,M.Hum sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Aceh.

7. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

8. Dr. H. M. Syarif Mappiase, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Medan.

9. Dra. Hj. Rosmawardani, SH.,MH sebagai Ketua  Mahkamah Syar’iyah Aceh, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Medan.

10. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Medan, Jabatan sebelumnya Ketua  Mahkamah Syar’iyah Aceh.

11. Dr. H. A. Choiri, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Banten, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

12. Drs. Sukiman BP, SH.,MH sebagai Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

13. Dr. H. Samparaja SH.,MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Jabatan sebelumnya Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

14. Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti SH.,MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

15. Dr. H. Insyafli M.H.I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

16. Drs. H.M Manshur SH.,MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

17. Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

18. H. Oyo Sunaryo, SH.,MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Jabatan sebelumnya Wakil Ketua  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

19. Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwo Edy , SH.,MH sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jabatan sebelumnya Panitera Muda Militer Mahkamah Agung RI.

20. Kolonel Chk. Hulwani SH.,MH sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Jabatan sebelumnya Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Sementara itu, Dua Panmud yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu:

1. Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum sebagai Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Jabatan sebelumnya Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

2. Kolonel Chk. Apel Ginting SH, MH sebagai Panitera Muda Militer Mahkamah Agung RI, Jabatan sebelumnya Anggota Kelompok Hakim Militer Tinggi Golongan IV Dilmilti III Surabaya. (LN)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS