bendera

Kamis, 03 September 2026    05:10 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


KITA Banten Meminta Pilkada 2020 Ditunda


Lian,    23 September 2020,    20:31 WIB

KITA Banten Meminta Pilkada 2020 Ditunda
Deklarasi Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten

Jakarta - mediaindonesianews.com : Mengalirnya permintan Pilkada tahun 2020 untuk ditunda semakin ramai, kali ini datang dari Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang meminta Pemerintah menunda Pilkada dan Pilkades. Mereka meminta kalaupun pilihan pemerintah pilkada tetap tidak bisa ditunda, maka KITA meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.  


KITA Banten Meminta Pilkada 2020 Ditunda

“dan yang lebih penting harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan mengevaluasi hal tersebut” ujar Ketua Majelis Hikmah KITA Banten, Kyai Roni Tobaroni saat deklarasi KITA Banten, Rabu (23/9).

Acara Deklarasi yang berlangsung di Serpong Utara, Tangerang Selatan dihadiri Ketua KITA, Maman Imanulhaq dan perwakilan pengurus KITA Banten ini tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan acara dibatasi.

Menurut Roni, permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 bukan hanya dari ormas KITA saja tapi dari ormas NU, Muhamadiyah, Alwasliyah dan beberapa komponen masyarakat lainnya.


KITA Banten Meminta Pilkada 2020 Ditunda

“Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yang disampaikan ormas-ormas besar tersebut, karena menyangkut jiwa, kesehatan dan keselamatan masyarakat”, kata Roni.

Sementara itu sekretaris jenderal KITA Ayep Zaki, menjelaskan bahwa KITA, adalah kolalisi Independen yang dideklarasikan 75 perwakilan organ relawan, tokoh lintas agama dan profesi pada tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Joeang Menteng Jakarta meminta Pemerintah menunda Pilkada dan Pilkades.

"Kalaupun pilihan pemerintah pilkada tetap tidak bisa ditunda, maka KITA meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dan yang tak kalah pentingnya harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan mengevaluasi hal tersebut," tegas Ayep Zaki.

“Alhamdulillah, Mendagri sudah memutuskan untuk menunda Pilkades, tinggal Pilkada dan Presiden harus tegas memegang komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia”, ucap Zaki.

Acara deklarasi ini juga dihadiri secara virtual oleh pengurus Kita pusat, antaranya Taufik Rahzen, Dr. Hj. Siti Ma'rifah (Puteri Wapres KH. Maruf Amin) Camel Panduinata, Edi Bonetski, dan Destian Bimasena serta ratusan pengurus perwakilan daerah. (Lian)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS