Seminar Nasional UKI Dilanjutkan Kerjasama dengan MPR RI

Jakarta-mediaindonesianews.com: Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Investasi Berasaskan Pancasila” yang digagas Mahasiswa Kelas A program studi Magister Hukum UKI dipandu oleh dua moderator, Rogate Oktoberius Halawa dan Boby Mokoginta bertempat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11).

Dalam sambutannya Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Harjono SH., MH., MBA memaparkan tentang pentingnya sebuah investasi meski dampak pandemi covid-19 masih dirasakan, namun ia meyakini Indonesia akan mencapai puncak keemasan, untuk itu investasi merupakan satu hal  yang harus dilaksanakan hal ini juga tertuang dalam alinea ke 4 UUD 1945 bahwa tujuan Negara kita adalah Negara kesejahteraan.

“Artinya kita akan mencapai kesejahteraan umum dan itu bisa dicapai melalui kegiatan investasi, dalam pasal 1 ayat 3 kita sama-sama tau bahwa Indonesia adalah Negara hukum.  Dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum,” katanya saat Opening Speech.

Lebih lanjut Dhaniswara menjelaskan bahwa, hal penting dalam investasi yaitu kepastian hokum agar kita mampu membuat masyarakat Indonesia sejahterah.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara UKI dengan MPR RI tentang Tridharma Pendidikan Tinggi.

Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk mendukung pihak UKI dan MPR RI agar lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas masing-masing dalam mewujudkan Tridharma Pendidikan Tinggi dan sebagai bentuk implementasi dalam mendukung kebijakan Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Rektor UKI dan Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.

Hadir dalam kegiatan tersebut Hakim Agung Syamsul Maarif, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Maruarar Siahaan, dan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno. (lian)