DPRD Kota Bogor Himbau Masyarakat Lebih Waspada

Kota Bogor-Mediaindonesianews.com: Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada Rabu (12/10), menyebabkan terjadinya puluhan bencana di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto didampingi anggota komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil meninjau tujuh lokasi bencana di Kota Bogor, diantaranya di Kelurahan Panaragan dan Kelurahan Kebon Kalapa, Kamis (13/10).

Lokasi pertama yang disambangi Atang dan Adit yakni Kelurahan Panaragan, dimana terdapat tiga rumah yang mengalami longsor, sehingga menyebabkan sebagian rumahnya terbawa tanah hingga menimbun tiga rumah dibawahnya.

Meski tidak ada korban jiwa, namun satu orang warga mengalami luka-luka akibat tertimpa puing-puing bangunan saat hendak menyelamatkan diri. Dalam kesempatan tersebut, Atang dan Adit memberikan bantuan uang tunai kepada korban pemilik rumah.

Sejak kejadian kemarin, warga terlihat masih bahu-membahu membersihkan puing-puing bangunan dan tanah. Nampak Lurah Panaragan dan beberapa staf dari Dinas Perumkim juga monitor langsung di lapangan.

Atas banyaknya kejadian bencana dalam beberapa hari terakhir, Adit berharap DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor bisa lebih meningkatkan ikhtiar dalam memastikan keamanan warga dalam segi penanggulangan bencana yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang memperhatikan kondisi wilayah.

“Walaupun kita sudah paham bersama Kota Bogor ini kota hujan, saya pikir kedepan arah pembangunan kita memang harus menyelesaikan masalah potensi bencana akibat curah hujan tinggi, terutama masalah drainase saluran air agar lebih tidak membayakan seperti yang terjadi sekarang,” ujar Adit.

Sedangkan, Atang menilai perlu dilakukan percepatan proses birokrasi secepatnya untuk membantu warga yang terdampak agar bisa segera diintervensi dengan BTT yang sudah dialokasikan.

“Kami dari DPRD Kota Bogor sudah mengalokasikan BTT sebanyak Rp 25 miliar dan berharap anggaran ini bisa dimaksimalkan dan segera digunakan dengan proses yang sesederhana dan secepat mungkin, karena saat ini yang kita butuhkan adalah kecepatan dan kesigapan,” kata Atang.

Usai meninjau lokasi dan berkordinasi dengan aparatur wilayah setempat, Atang dan Adit melanjutkan ke posko pengungsian bencana longsor Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa di Masjid Nurul Ikhlas. Terdapat 116 jiwa yang terdiri dari 46 KK menjadi korban. Di posko tersebut, Atang dan Adit nampak berbincang dengan warga sekaligus menyampaikan sedikit bantuan operasional posko yang disampaikan kepada Lurah Kebon Kalapa.

Setelah menguatkan para warga yang ada di posko pengungsian dan memastikan koordinasi antar pihak mengenai pemenuhan kebutuhan pengungsi berjalan baik, Atang dan Adit pun meninjau langsung lokasi longsor didampingi oleh Kadinsos Kota Bogor, Fachrudin dan Kalak BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas.

Di lokasi kejadian, kondisi pemukiman warga masih tergenang air setinggi betis orang dewasa. Kondisi tanah pun masih menutupi rumah-rumah warga, bahkan terdapat tiga orang korban tertimbun tanah longsor yang belum terevakuasi hingga saat ini.

“Saya melihat respon dan gerak dari Pemkot untuk melakukan evakuasi, penanganan tanggap bencananya relatif sudah berjalan cukup baik. Penanganan pengungsi juga baik. Beberapa hal masih proses, mudah-mudahan bisa segera dilengkapi. Satu lagi, mungkin yang perlu dilengkapi adalah pendampingan psikologi bagi warga, mengingat kita belum tahu sampai berapa lama mereka ada di pengungsian,” kata Atang.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil peninjauan yang ia lakukan di dua lokasi bencana, Atang meminta Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor bisa bergerak cepat untuk mengintervensi perbaikan pasca bencana.

Tak hanya itu, pemetaan lokasi bencana yang disebabkan buruknya sistem drainase juga perlu dilakukan, agar tidak terjadi bencana di kemudian hari.

“Kita minta dinas terkait agar semua titik yang hari ini dan kemarin telah terjadi bencana agar segera dilakukan proses tindak lanjut. Berupa penghitungan perbaikan yang nantinya akan dicover oleh BTT, yang mana di bulan September kami bersama TAPD memutuskan menaikkan anggaran BTT menjadi Rp25 miliar, dari sebelumnya Rp12 miliar,” ungkap Atang.

Terakhir, Atang meminta agar Pemkot bisa menjalankan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

“Dalam Perda ini sudah diatur sedemikian rupa tentang penanganan bencana, yang tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Respon dan penanganan pasca bencana sudah baik, yang perlu diperbaiki adalah kesiapan dan antisipasi potensi bencana," jelas Atang.

Lebih lanjut, Atang juga menjelaskan di pasal 5 dan pasal 6 bahwa Pemerintahan Kota Bogor memiliki kewajiban menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas, yang terkena dampak langsung bencana, sesuai dengan standar pelayanan minimum.

“Gerak langkah yang dilakukan Pemkot mudah-mudahan bisa memenuhi harapan masyarakat. Saya yakin banyak elemen masyarakat ataupun organisasi yang turut membantu bahu membahu di lapangan seperti yang tadi kita lihat. Dengan kolaborasi kita semua semoga bisa terlalui dengan baik. Yang tak kalah penting, perlu dilakukan evaluasi di berbagai wilayah agar potensi bencana seperti ini bisa ditekan,” pungkasnya. (AD)