bendera

Senin, 18 Mei 2026    17:00 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


PPP Partai Potensial Mendorong Fraksi Rakyat Sebagai Kekuatan Rakyat Di MPR


rfd-ips,    07 Agustus 2023,    09:50 WIB

PPP Partai Potensial Mendorong Fraksi Rakyat Sebagai Kekuatan Rakyat Di MPR
Yudi Syamhudi Suyuti

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti 


Mediaindonesianews.com: Setelah muktamar ke VIII, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Partai Islam Nasional telah mewujud menjadi kekuatan politik Islam yang lebih terbuka dan modern. Sehingga PPP bukan saja menjadi Partai Islam yang hanya didukung oleh kalangan Islam melainkan juga didukung oleh seluruh golongan rakyat banyak di Indonesia. Termasuk golongan lintas agama, golongan petani, nelayan, pedagang kecil, profesional, pelajar, buruh dan seluruh golongan rakyat untuk memiliki kekuasaan atas Negara.

Oleh karena itu, PPP mampu menjawab tantangan politik kepartaian di Indonesia sekarang dan masa depan, terkait politik Indonesia di tingkat lokal, nasional dan global.

PPP sebagai partai politik berpotensi menempati posisi kepemimpinan Partai Politik sebagai Partai Politik Islam Nasional yang inklusif, Merakyat dan Demokratik. Hal ini didasari oleh AD/ART hasil Muktamar ke VIII tahun 2016 Partai.


Atas dasar muktamar tersebut, PPP sebagai Partai Politik Islam Nasional, merupakan Partai yang paling potensial menempatkan Rakyat sebagai subyek perjuangan Partai dalam mewujudkan doktrin Persatuan Pembangunan sesuai Pembukaan UUD 45. Hal ini membuat PPP sebagai Partai Politik yang mampu memperjuangkan dan menempatkan Fraksi Rakyat sebagai Kekuatan Rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan irisan sejarah dari Utusan Golongan dalam konteks lebih mutakhir, inklusif dan demokratik setelah Pemilu 2024. Sehingga Kedaulatan Rakyat benar-benar menjadi manifest. Hal ini juga terkait arah Pembangunan Berkelanjutan dan Penyempurnaan dari Pemerintahan Jokowi-Maruf yang berbasiskan Revolusi Mental. Serta menjawab tantangan global saat ini yang berpengaruh pada situasi nasional.

Hal ini akan membuat Indonesia menjadi Negara berdaulat berkelanjutan dalam internal struktural powernya (mencapai kemanusiaan, persatuan, demokratis, keadilan sosial secara manifest) namun sekaligus mampu menempatkan Negara dan Rakyat Indonesia dalam positional external powernya (posisinya kepentingan nasional ditengah-tengah kepemimpinam global). Sehingga PPP mampu mendorong titik temu konkrit pembangunan dari bawah ke atas (bottom up) bertemu dengan pembangunan dari atas ke bawah (top down) dalam mencapai keadilan rakyat sepenuhnya.

Dalam ideologi persatuan pembangunan Partai, PPP sebagai Partai Islam Nasional akan mampu melepaskan kebuntuan pemikiran pendikotomian antara politk Islam dan Politik Nasional, yang sudah tidak lagi kontekstual di era sekarang.

 

Penulis adalah: Ketua Umum Front Pembangunan Persatuan Rakyat (FPPR)


banner
NASIONAL
img
Minggu, 17 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu
img
Minggu, 17 Mei 2026
Jatim - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya

MEDIA INDONESIA NEWS