bendera

Jumat, 03 Juli 2026    21:51 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19


Lian,    16 September 2020,    23:38 WIB

Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19
Dr. Denny Tewu SE., MM (foto ist)

Jakarta - MINews.com : Pada tahapan pendaftaran 4-6 September 2020  Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak pasangan calon Pilkada melanggar protokol kesehatan dengan arak-arakan dan pengumpulan massa. Berdasarkan data  Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 62 bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang positif covid 19.  Hal inilah membuat kalangan  pengamat dan Anggota parlemen DPR RI mengusulkan untuk menunda Pilkada secara parsial di daerah-daerah dengan resiko penularan Covid 19 tinggi.


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19

Hal ini pun dikritisi Wakil Rektor II Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Denny Tewu, bahwa  Pemerintah harus menentukan prioritas, apakah urusan politik atau masalah kesehatan rakyat yang menjadi perhatian utama, karena apapun putusannya tentu memiliki konsekwensi yang tidak mudah bagi Pemerintah sendiri.

“Kalau saya secara kemanusiaan dan rasa empati atas protokol kesehatan yang bila tidak dipatuhi akan mengakibatkan korban nyawa yang semakin bertambah tentunya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan lainnya termasuk politik” pintanya.

Berdasarkan data dari satuan Tugas penanganan COVID 19 pada 9 September lalu, dari 309  kabupaten/ kota yang terlibat dalam 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/ walikota sebanyak 45 kabupaten/ kota atau 14.56 persen masuk daerah dengan resiko tinggi penularan COVID 19 . Sebanyak 152 kabupaten / kota atau 49.19 persen masuk resiko rendah. 


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19

“bisa saja Pilkada secara bertahap karena situasi yang ada, itu semua tentu tidak lepas dari konsekwensi- Konsekwensi yang harus dihadapi oleh Pemerintah, untuk itu dicarikan solusi yang terbaik untuk keputusannya, kata Mantan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera kapada MINews.com Rabu (16/9).

Untuk Itu Denny Tewu  meminta adanya  ketegasan Pemerintah, apakah menunda Pilkada serentak, ataukah Pilkada bertahap disesuaikan dengan adanya daerah yang berisiko tinggi maupun rendah.  

"Dunia sedang menonton wisdom dari Pemerintah RI dalam situasi seperti ini," pungkasnya. (LiaN)


banner
NASIONAL
img
Jumat, 03 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 2029. Target tersebut
img
Jumat, 03 Juli 2026
Cikeas-Mediaindonesianews.com: Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggelar Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027 untuk menjaring
img
Kamis, 02 Juli 2026
Serpong - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. memimpin Uji Naskah III dan Pengesahan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara yang diikuti
img
Kamis, 02 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat rata-rata 8,4 juta layanan pertanahan diproses setiap tahun dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak
img
Kamis, 02 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian pelaksanaan tujuh layanan prioritas yang menjadi fokus transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang dalam Rapat Dengar Pendapat
img
Rabu, 01 Juli 2026
Bogor - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di Lapangan Satuan Latihan Korps

MEDIA INDONESIA NEWS