bendera

Selasa, 18 Agustus 2026    00:28 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19


Lian,    16 September 2020,    23:38 WIB

Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19
Dr. Denny Tewu SE., MM (foto ist)

Jakarta - MINews.com : Pada tahapan pendaftaran 4-6 September 2020  Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak pasangan calon Pilkada melanggar protokol kesehatan dengan arak-arakan dan pengumpulan massa. Berdasarkan data  Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 62 bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang positif covid 19.  Hal inilah membuat kalangan  pengamat dan Anggota parlemen DPR RI mengusulkan untuk menunda Pilkada secara parsial di daerah-daerah dengan resiko penularan Covid 19 tinggi.


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19

Hal ini pun dikritisi Wakil Rektor II Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Denny Tewu, bahwa  Pemerintah harus menentukan prioritas, apakah urusan politik atau masalah kesehatan rakyat yang menjadi perhatian utama, karena apapun putusannya tentu memiliki konsekwensi yang tidak mudah bagi Pemerintah sendiri.

“Kalau saya secara kemanusiaan dan rasa empati atas protokol kesehatan yang bila tidak dipatuhi akan mengakibatkan korban nyawa yang semakin bertambah tentunya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan lainnya termasuk politik” pintanya.

Berdasarkan data dari satuan Tugas penanganan COVID 19 pada 9 September lalu, dari 309  kabupaten/ kota yang terlibat dalam 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/ walikota sebanyak 45 kabupaten/ kota atau 14.56 persen masuk daerah dengan resiko tinggi penularan COVID 19 . Sebanyak 152 kabupaten / kota atau 49.19 persen masuk resiko rendah. 


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19

“bisa saja Pilkada secara bertahap karena situasi yang ada, itu semua tentu tidak lepas dari konsekwensi- Konsekwensi yang harus dihadapi oleh Pemerintah, untuk itu dicarikan solusi yang terbaik untuk keputusannya, kata Mantan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera kapada MINews.com Rabu (16/9).

Untuk Itu Denny Tewu  meminta adanya  ketegasan Pemerintah, apakah menunda Pilkada serentak, ataukah Pilkada bertahap disesuaikan dengan adanya daerah yang berisiko tinggi maupun rendah.  

"Dunia sedang menonton wisdom dari Pemerintah RI dalam situasi seperti ini," pungkasnya. (LiaN)


banner
NASIONAL
img
Senin, 17 Agustus 2026
Hitadipa, mediaindonesianews.com - Di tengah semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Koops TNI Habema menghadirkan makna kemerdekaan yang
img
Senin, 17 Agustus 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat akan menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), Rabu (19/8) di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Forum tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis
img
Senin, 17 Agustus 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R dan para Kepala Staf Angkatan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang
img
Senin, 17 Agustus 2026
Ugimba, mediaindonesianews.com - Di balik bentangan Pegunungan Papua yang menjulang tinggi, Distrik Ugimba, provinsi Papua Tengah, menjadi salah satu wilayah dengan tantangan geografis paling berat. Akses yang terbatas,
img
Senin, 17 Agustus 2026
Jakarta - Mabes TNI menggelar Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Waasrenum Panglima TNI Mayjen TNI Harvin Kidingallo, S.H., S.T., M.Han., selaku Inspektur Upacara (Irup), serta
img
Senin, 17 Agustus 2026
Jakarta, mediaindonesianews.com - TNI terus mengoptimalkan pemberian bantuan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kedua, Minggu (16/8/2026), sebanyak 1.201 personel telah dikerahkan untuk

MEDIA INDONESIA NEWS