Direksi Pertamina Kena Sial Akibat TKDN

Oleh: Arief Poyuono*

Kasian Direktur Pertamina di pecat karena pemerintah gagal mendorong meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek proyek yangh di biayai dari APBN dan BUMN 

Padahal kalau mau di lihat secara fakta yang jelas, bukan sama sekali kesalahan Direktur Pertamina yang masih mengunakan pipa impor untuk proyek di Pertamina.. Itu cuma urusan peanut alias cuma itungan satuan trilyun 

Tapi coba lihat proyek proyek pengadaan untuk barang dan produk Pertahanan dan Keamanan yang jumlah ratusan trilyun berapa prosentase TKDN.? 

Okelah TKDN nya minim lalu apakah ada dalam due diligence pembelian alutsista ada transfer technologinya.. Kan sami mawon, sampai saat ini saja yang nama overhoul pesawat tempur dan pengangkutan  masih mayoritas di LN... He he he 

Jadi bicara TKDN itu bukan cuma bicara komponen lokal tapi bicara juga pengunaan SDM lokal. Jangan proyek pemerintah dan BUMN justru menghasilkan kue pertumbuhan ekonomi bagi rakyat negara lain bukan negara kita sendiri

Lalu ngomong TKDN yang tidak kunjung meningkat di proyek pemerintah contoh saja pengadaan alat alat pendidikan  mayoritas masih mengunakan produk impor seperti  mebel untuk sekolah 

hampir dipenuhi produk impor yang menguasai pasar mebel domestik.  “padahal Presiden Jokowi paham banget kultur bisnis berbasis kayu yang beliau geluti sendiri selama puluhan tahun. Namun sayangnya potensi ekonomi dan konstituen politik yang pro pemerintah ini dibiarkan merana dan satu per satu mati,

Dan yang paling pemerintah harus meninjau kondisi di lapangan secara faktual. Setidaknya pemerintah bisa memilah mana usulan impor yang berguna bagi industri nasional, mana impor yang hanya memanfaatkan label SNI namun nyatanya didatangkan secara CKD atau bulat-bulat.

Dah Jangan terprovokasi oleh para elit politik, legislatif maupun pengamat bayaran agar membuka keran impor, dengan alasan penyelamatan ekonomi. Pemerintah harus menelisik lebih jauh alasan tersebut realistis atau sekadar untuk kepentingan sesaat para mafia impor yang memungut rente dari proyek proyek pemerintah dan BUMN 

Hal lain coba check  apa iya LKPP sudah menjalankan aturan TKDN dimana rendahnya penyerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah dan BUMN, karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) sebagai pelaksana tidak melakukan penyesuaian atau perubahan dalam peraturannya.

Dan Seharusnya dengan kebijakan TKDN itu berarti kita bisa menerapkan Non Tarif untuk menahan laju masuknya barang impor. 

Selain itu juga masalah rendahnya serapan produk lokal dalam lelang pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan BUMN. Kondisi ini terjadi karena aturan yang dibuat LKPP sebagai pelaksana cenderung menguntungkan produk impor.

Sebagai dampaknya, dana ratusan triliun dalam anggaran belanja pemerintah dan BUMN yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri menjadi tidak efektif.

LKPP itu lebih memprioritas harga murah, importasi material atau barang lainnya akan membanjiri pasar kita, terutama misal dari China atau negara lain yang lebih efisien. Maka produsen atau industri lokal kalah lebih dulu. Jadi patokannya jangan harga murah, lihat juga sisi kandungan lokalnya, dan tentu kualitas

Nah tuh kan kasian Direktur Pertamina yang cuma jadi korban karena Jokowi tidak menjalan "Looking The Truth From The Fact" terkait TKDN

He he he 

*Penulis adalah: Direktur Eksekutive Warna Institute