bendera

Senin, 18 Mei 2026    18:00 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Munculnya Uang 99,9 Triliun, Berpotensi dan Patut Diduga Sebagai Dana Makar Bersenjata untuk Kudeta Jokowi


tim red,    27 November 2022,    07:30 WIB

Munculnya Uang 99,9 Triliun, Berpotensi dan Patut Diduga Sebagai Dana Makar Bersenjata untuk Kudeta Jokowi
Yudi Syamhudi Suyuti

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti


Mediaindonesianews.com: Aliran uang sebesar 99,9 triliun yang tiba-tiba muncul di debet rekening almaarhum Brigadir Yosua Hutabarat paska kematiannya, karena dibunuh Ferdy Sambo, patut diduga dan berpotensi digunakan sebagai dana penggulingan kekuasaan Jokowi melalui makar bersenjata dan kudeta.

Dugaan ini merupakan konstruksi dari terbangunnya kekuasaan bayangan bersenjata dari yang berada dalam kelompok misterius pimpinan Ferdy Sambo, yang berjalan diluar kendali Kepolisian Negara dan Kekuasaan Presiden Jokowi sebagai Pemerintahan yang legal. Sehingga patut diduga kejadian-kejadian politisasi dengan kekuatan bersenjata dan berbagai kriminalisasi, justru mereka ciptakan untuk menghancurkan kredibilitas kekuasaan Jokowi terhadap demokrasi. Pada akhirnya, kelompok tersebut dapat diduga berencana untuk benar-benar mengkudeta dan menggulingkan Jokowi sebagai Presiden melalui cara-cara makar dan inkonstitusional.

Ini merupakan praktek politik yang begitu membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan, demokrasi, karena jika benar-benar terjadi, maka Indonesia akan digantikan oleh kekuatan tersebut menjadi Negara beraliran Fasisme dan Totaliter.


Oleh karena itu, Pemerintah, Aparat Keamanan dan Kelompok Masyarakat Sipil perlu menyelidiki atas munculnya uang 99,9 triliun lebih tersebut beserta konstruksi dugaan-dugaan serta munculnya kekuasaan bayangan. Hal ini jangan hanya berhenti di Ferdy Sambo saja, akan tetapi termasuk apakah ada oknum mentor-mentor atau apakah ada oknum aktor-aktor elit politik dari partai-partai politik yang menguatkan Sambo. Termasuk, darimana uang tersebut dihimpun.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi perlu menggalang semua kekuatan baik yang mendukung kekuasaannya maupun dari kelompok yang berseberangan agar Indonesia benar-benar bersih dari kekuatan fasisme dan totaliter tersebut yang membahayakan. Membahayakan Negara dan membahayakan Rakyat. Karena, jika kekuatan ini berkuasa tentu akan menjadi monster kekuasaan yang mengancam kedaulatan rakyat, demokrasi dan negara Indonesia.

Karena gerbong kekuasaan ini dibangun dari para gangster untuk menindas rakyat demi keuasaannya. Hal ini harus kita hindari bersama demi terwujudnya Negara Indonesia yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

 

Penulis adalah Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)


banner
NASIONAL
img
Minggu, 17 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu
img
Minggu, 17 Mei 2026
Jatim - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya

MEDIA INDONESIA NEWS