Bawaslu Mimika Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Survey Integritas

Timika-Mediaindonesianews.com: Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melalui Inspektur Wilayah II menggelar sosialisasi pembinaan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten / Kota se-Provinsi Papua Tengah terkait pengelolaan keuangan dan rencana survey integritas oleh KPK yang rencananya dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Oktober 2024 mendatang.

“Jadi kita melakukan sosialisasi pembinaan yang pertama terkait dengan pengelolaan keuangan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tengah,” kata Inspektur Wilayah II Bawaslu RI, Rini Wartini usai sosialisasi yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Mimika dijalan Irigasi Ujung, Rabu (10/7).

Menurut Rini, Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) setelah berpisah dari Provinsi Papua yang saat ini belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga perlu dilakukan sosialisasi guna menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan yang baik, dan akuntabel.

“Kan kita melihat Papua Tengah itukan baru saja pemekaran, jadi kami mengharapkan kabupaten kota untuk pengelolaan keuangan bisa lebih baik,” ujarnya.

Lanjut lanjut Rini menjelaskan bahwa, selain sosialisasi terkait pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel, pihaknya juga menyampaikan rencana pelaksanaan survey integritas yang akan dilakukan oleh KPK.

“Kita juga melakukan sosialisasi terkait dengan rencana pelaksanaan survey integritas, dan kita (Bawaslu RI) sudah dilakukan penilaian oleh KPK termasuk lembaga-lembaga lainnya secara nasional, semua Provinsi dan Kabupaten Kota serta kementrian lembaga dilakukan survey penilaian integritas oleh KPK setiap tahun,” jelasnya.

Selain itu, sosialisasi oleh pihak Inspektur II Bawaslu RI kepada seluruh Bawaslu di Papua Tengah guna mempersiapkan adanya rencana penilaian yang dilakukan oleh KPK dalam kurun waktu mulai bulan Juli hingga Oktober 2024 mendatang.
“Kami melakukan ini kepada Bawaslu Papua Tengah dan kabupaten kota karena mengingat tahun ini Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan kabupaten kota baru pertama dilakukan penilaian survey integritas yang akan dilakukan oleh KPK sekitar bulan Juli sampai dengan Oktober,” ungkapnya. ***