bendera

Jumat, 03 April 2026    12:06 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Komite Fraksi Rakyat - RUU Omnibus Law Politik Segera Dibentuk


benz,    28 Maret 2025,    13:54 WIB

Komite Fraksi Rakyat - RUU Omnibus Law Politik Segera Dibentuk
istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Komite Fraksi Rakyat untuk memperjuangkan masuknya kekuatan-kekuatan Rakyat sebagai perwakilan Rakyat yang terdiri dari kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, kelompok masyarakat sipil dan aktivis, profesional, golongan-golongan Rakyat hingga perorangan masuk menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).


“Insya Allah paska lebaran akan dibentuk. Komite ini terdiri dari banyak elemen, namun sebelumnya kami rencanakan membetuk Panitia Kecil Komite, untuk merumuskan rencana dan aksi Komite Fraksi Rakyat yang besar dan benar-benar berada pada kekuatan-kekuatan Rakyat.” Kata Yudi Syamhudi Suyuti, Koodinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif dalam keterangan Pers yang diterima redaksi mediaindonesianews.com, Jum’at (28/3)

Lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa. setelah dibentuk akan memperjuangkan dengan melibatkan diri secara inisiatif dalam pembuatan RUU Omnibus Law Politik hingga goal agar kelompok-kelompok tersebut dapat dipilih Rakyat menjadi Anggota DPR, dengan didasaru Undang-Undang Omnibus Law Politik yang berbasis Konstitusi.

“Sehingga dalam Pemilu 2029 yang akan datang, Perwakilan-perwakilan tersebut dapat mengikuti Pemilu Legislatif, baik mencalonkan atau dicalonkan dan dipilih Rakyat. Hasilnya akan ada Fraksi Rakyat di DPR RI, selain dari Fraksi-Fraksi Partai Politik secara legal formal.” ujarnya


Menurut Yudi, adanya Fraksi Rakyat ini melengkapi suara penuh Rakyat dalam Lembaga Parlemen, sekaligus menguatkan saluran Rakyat Warga dalam seluruh Keputusan Negara. Selain itu ekosistem antara Negara dan Rakyat mampu menjadi ekosistem politik yang rigid sebagai struktur Negara, namun juga inklusif, demokratik dalam Kerakyatan dan Kemasyarakatannya.

“dengan adanya Fraksi Rakyat ini semua suara Rakyat akan mendapat salurannya secara konkrit. Rakyat Indonesia ini jumlahnya besar, dan dibutuhkan saluran yang besar juga, agar situasi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan pertahanan benar-benar stabil. Sehingga benturan-benturan dari segalam macam konflik dapat dihindari dan tentu akan meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta keadilan. Disini Negara dan Rakyat mampu menjadi internal struktural power yang kuat di tingkat Nasional dalam ekosistemnya. Sekaligus di tingkat global, Indonesia dapat menentukan external positioning powernya (menempatkan kepentingan nasional di tengah-tengah kepentingan global).” Pungkasnya. (Benz)


banner
NASIONAL
img
Jumat, 03 April 2026
Jakarta - Dalam rangka mempererat kemitraan strategis dan diplomasi militer antara Indonesia - Malaysia, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Courtesy Call Panglima Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Jeneral Datuk
img
Jumat, 03 April 2026
Jakarta - Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ibu Asuh Wanita TNI Ny. Evi Agus Subiyanto memimpin langsung kegiatan donor darah serentak dalam rangka Apel Bersama Wanita TNI dan peringatan HUT
img
Kamis, 02 April 2026
Sulut - Reaksi cepat TNI ditunjukkan dengan segera mengerahkan prajurit pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026). Melalui prajurit Kodam XIII/Merdeka, TNI
img
Kamis, 02 April 2026
Sumut-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di
img
Kamis, 02 April 2026
Palu-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembatasan alih fungsi lahan sawah sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian
img
Rabu, 01 April 2026
Palu-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng kalangan akademisi untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf di Indonesia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara

MEDIA INDONESIA NEWS