Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Blora-Mediaindonesianews.com: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, resmi melantik Siswanto, S.Pd., MH., sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6).
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran strategis ADKASI dalam membangun jembatan koordinasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah dan meminta ADKASI di bawah kepemimpinan Siswanto dapat menjadi katalisator percepatan pembangunan yang selaras dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“DPRD Kabupaten adalah garda depan dalam implementasi kebijakan pusat. ADKASI harus menjadi mesin penggerak pembangunan lokal yang sinkron dengan strategi nasional, terutama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.
Mendagri juga menyoroti tiga tantangan utama yang mesti menjadi fokus ADKASI antara lain mempercepat realisasi anggaran, memangkas hambatan birokrasi perizinan, dan menyinergikan RPJMD dengan RPJMN.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Kolaborasi lintas lembaga dan lintas sektor harus menjadi budaya kerja DPRD,” katanya.
Sementara itu Ketum terpilih, Siswanto dalam pidatonya menegaskan tekadnya menjadikan ADKASI sebagai forum strategis yang tidak hanya menyuarakan aspirasi DPRD Kabupaten, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional parlemen lokal dalam mendukung agenda besar pembangunan nasional.
“Kami siap menjadi mitra konstruktif, bukan sekadar pelengkap. Kami ingin DPRD menjadi penggerak pembangunan nasional dari level akar rumput,” ujar Siswanto, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Blora, Jawa Tengah.
Lebih lanjut Siswanto yang juga Ketua DPD Partai Golkar Blora, menjelaskan bahwa, pelantikan ini bukan hanya seremoni, tapi titik awal konsolidasi nasional seluruh DPRD kabupaten dalam merespons tantangan era baru pemerintahan Prabowo-Gibran dan berharap Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD sebagai lembaga legislatif yang berwibawa, independen, dan tidak terjebak dalam konflik politik lokal.
“Kami akan perjuangkan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah. Bukan subordinat, tapi bagian dari sistem check and balance dalam demokrasi lokal yang sehat,” paparnya
Siswanto juga menekankan bahwa DPRD Kabupaten tak lagi bisa dipandang sebagai aktor pinggiran dalam konstelasi pembangunan nasional. Menurutnya, dalam era desentralisasi yang semakin dalam, justru di sanalah letak kekuatan transformasi Indonesia ke depan.
“Kami ingin mengubah wajah ADKASI menjadi episentrum legislasi daerah yang produktif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat dan dengan kepemimpinan baru ini, ADKASI diharapkan menjadi pilar kuat dalam mempercepat agenda pembangunan nasional dari desa, untuk Indonesia." Pungkasnya (andiz)