Sekretariat DPRD se-Bali Gelar Rakorda ASDEKSI di Bangli, Bahas Penguatan Struktur Birokrasi

Bangli-Mediaindonesianews.com: Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) Provinsi Bali di kawasan Kintamani, Jumat (13/03).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan struktur organisasi sekretariat DPRD.

Kegiatan yang berlangsung di Adelisca Glamping Café & Villa itu dipimpin oleh I Komang Suparta selaku Ketua Koordinator Daerah ASDEKSI Bali yang juga mewakili Sekretaris DPRD tingkat nasional.

Rakorda dihadiri oleh Sekretaris DPRD dari berbagai kabupaten/kota di Bali, di antaranya perwakilan dari Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli selaku tuan rumah, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, serta Kabupaten Klungkung.

Dalam forum diskusi, para peserta mendorong agar Dewan Pimpinan Nasional ASDEKSI mengusulkan pengembalian pola struktur sekretariat DPRD ke sistem jabatan struktural. Usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan birokrasi internal serta profesionalitas aparatur sekretariat DPRD di daerah.

Selain itu, peserta juga mengusulkan agar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ASDEKSI mendatang dapat digelar di Bali. Usulan tersebut diajukan sebagai bentuk penguatan peran Bali sebagai salah satu pusat kegiatan organisasi legislatif di tingkat nasional.

Rakorda tersebut juga menetapkan susunan kepengurusan Koordinator Daerah (Korda) ASDEKSI Bali periode 2026–2029. Dalam struktur baru tersebut, I Gde Bhaju Pravita ditunjuk sebagai Ketua, I Nyoman Dacin sebagai Sekretaris, serta Gde Surya Kurniawan sebagai Bendahara.

Melalui rakorda ini, para peserta berharap sinergi antar sekretariat DPRD di Bali dapat semakin kuat, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung kinerja lembaga legislatif di daerah.

Seluruh peserta juga menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berkelanjutan.(JroBudi)