DPRD Bangli Dorong Prioritas Sektor Pertanian, Soroti Tantangan PAD

Bangli-Mediaindonesianews.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam sidang agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli, Senin (30/3). Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Gusti Nyoman Bagus Triyana Putra, menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi fokus utama pembangunan.

Menurutnya, sektor pertanian selama ini menjadi primadona di Bangli karena memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah ekonomi daerah.

“Pembangunan di Bangli perlu memberi prioritas utama pada sektor pertanian karena kontribusinya sangat signifikan terhadap perekonomian daerah,” ujar Triyana Putra dalam penyampaian pandangan fraksi.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tantangan pembiayaan pembangunan ke depan yang dinilai semakin berat. Ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil menjadi salah satu kendala utama, terlebih dengan adanya kecenderungan penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Nengah Darsana, serta Fraksi Restorasi Raya melalui Ketut Guna, turut mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan PAD.

DPRD menilai perlu adanya terobosan dan kreativitas dari pemerintah daerah dalam menggali potensi baru sumber pendapatan, sekaligus mengintensifkan pengelolaan retribusi yang telah berjalan.

“Perlu ada inovasi dan langkah konkret untuk menggali potensi PAD agar dapat menunjang pembiayaan pembangunan yang lebih optimal ke depan,” tegas Triyana Putra.

Meski memberikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah daerah, DPRD menilai upaya peningkatan PAD harus terus diperkuat guna menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

Selain itu, DPRD juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang dinilai masih mendominasi struktur anggaran daerah. Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mengisyaratkan agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total anggaran.

Sidang pemandangan umum tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua Nyoman Budiada dan Komang Carles.

Dari pihak eksekutif, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, turut hadir dan telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang tersebut. (JroBudi)