DPRD Bangli Kunjungi Gowa, Pelajari Kerja Sama Media hingga Penanganan Aspirasi Warga

Gowa-Mediaindonesianews.com: Setelah melakukan studi komparasi di Kota Makassar, rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli bersama sejumlah awak media melanjutkan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (22/5). Kunjungan tersebut membahas pengelolaan kelembagaan legislatif, kerja sama media, hingga penanganan aspirasi masyarakat.

Rombongan dari Kabupaten Bangli dipimpin Kepala Bagian Dukungan Fungsi DPRD, Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Bangli I Wayan Eddy Ruspariadi dan I Wayan Rada. Kedatangan mereka diterima Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, Asrianty.

Dalam pertemuan tersebut, Asrianty memaparkan komposisi DPRD Kabupaten Gowa terdiri dari 45 kursi dan tujuh fraksi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak, yakni 12 kursi.

“DPRD Kabupaten Gowa memiliki 45 kursi dan terdiri dari tujuh fraksi, termasuk satu fraksi gabungan,” ujarnya dalam forum diskusi.

Selain membahas kelembagaan, pertemuan juga menyoroti pola kerja sama antara DPRD Kabupaten Gowa dengan media massa. Menurut Asrianty, saat ini pihaknya menjalin kerja sama dengan 13 media massa yang terdiri atas lima media daring dan delapan media cetak.

Ia menilai hubungan dengan media berjalan cukup baik dan mendukung penyebarluasan informasi kegiatan dewan. Namun demikian, ia mengakui pemberitaan publik lebih banyak menyoroti aktivitas eksekutif dibanding legislatif.

Dalam kesempatan itu, Asrianty turut memaparkan potensi ekonomi Kabupaten Gowa. Ia menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa mencapai sekitar Rp1,7 triliun per tahun yang ditopang sektor jasa, industri, pertanian, dan pariwisata.

Kabupaten Gowa juga memiliki kawasan perkebunan teh di wilayah dataran tinggi yang menjadi salah satu daya tarik daerah tersebut.

Pada sesi diskusi, sejumlah persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat turut dibahas. Salah satunya terkait perubahan sistem bantuan sosial yang menggunakan metode desil setelah adanya pembaruan regulasi.

Menurut Asrianty, perubahan sistem tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial kini tidak lagi masuk kategori penerima manfaat.

“Hal ini menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat kepada anggota dewan saat turun menyerap aspirasi,” katanya.

Selain bantuan sosial, persoalan infrastruktur jalan lingkungan di wilayah desa dan dusun juga disebut menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat saat reses anggota DPRD.

Asrianty juga mengungkapkan DPRD Kabupaten Gowa baru menyusun peraturan daerah terkait penyesuaian retribusi daerah guna menyesuaikan kondisi perekonomian dan perkembangan wilayah saat ini.

Pertemuan berlangsung dialogis dengan pertukaran informasi terkait kondisi pembangunan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gowa. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara kedua belah pihak.(JB)