Bangli Terima LHP BPK 2025, Bupati dan Ketua DPRD Tegaskan Komitmen Transparansi Anggaran

Denpasar-Mediaindonesianews.com: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli, Ketut Suastika, bersama Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (8/6).

Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dihadiri jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, kepala daerah beserta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Bali, serta sejumlah perwakilan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Bali memaparkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Provinsi Bali. LHP yang disampaikan menjadi salah satu instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Kehadiran Ketua DPRD dan Bupati Bangli mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bangli menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah. Berbagai rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga penggunaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli berupaya terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.(JB)