Gerakan Rakyat Serahkan 14.405 Dokumen Pendaftaran Badan Hukum Partai ke Kementerian Hukum

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Partai Gerakan Rakyat menyerahkan dokumen fisik pendaftaran badan hukum partai politik kepada Kementerian Hukum RI di Jakarta Selatan, Kamis (20/8). Penyerahan tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses legalisasi Gerakan Rakyat sebagai partai politik.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengatakan pihaknya menyerahkan sebanyak 14.405 dokumen yang berasal dari 3.371 struktur kepengurusan.

Menurut Sahrin, penyerahan dokumen fisik merupakan tahap terakhir yang dilakukan Gerakan Rakyat sebelum memasuki proses verifikasi oleh Kementerian Hukum.

“Dokumen fisik ini merupakan tahap terakhir dari proses yang kami lakukan. Selanjutnya kami menunggu proses verifikasi dari Kementerian Hukum,” ujar Sahrin dalam konferensi pers usai penyerahan dokumen.

Ia menjelaskan, proses verifikasi oleh Kementerian Hukum berlangsung maksimal 45 hari, kemudian dilanjutkan dengan masa pengambilan keputusan selama 15 hari.

Setelah memperoleh status badan hukum, Gerakan Rakyat akan mempersiapkan diri mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2027. Partai tersebut menargetkan dapat memenangkan Pemilu 2029.

Sahrin mengatakan, keberadaan Gerakan Rakyat sebagai partai politik nantinya memberikan ruang konstitusional untuk mengusung calon pemimpin di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus mencalonkan anggota legislatif.

Dalam kesempatan tersebut, Sahrin juga menegaskan sikap politik Gerakan Rakyat yang akan tetap mendukung Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2029.

“Partai Gerakan Rakyat lahir dari kumpulan kelompok relawan pendukung Anies Rasyid Baswedan, sehingga partai tetap berkomitmen dan konsisten untuk mendukung Anies Rasyid Baswedan,” tegasnya.

Menurut Sahrin, dukungan tersebut merupakan bagian dari latar belakang berdirinya Gerakan Rakyat yang berasal dari kelompok masyarakat dan relawan yang sebelumnya mendukung Anies.

Sahrin juga menegaskan Gerakan Rakyat ingin membangun karakter partai yang berbeda dengan partai politik yang telah ada.

Ia mengatakan partainya dibangun dari masyarakat umum dan tidak berasal dari satu kelompok maupun keluarga tertentu.

“Partai Gerakan Rakyat tumbuh dari rakyat biasa, bukan dari kalangan satu kelompok atau keluarga,” ujarnya.

Selain itu, Gerakan Rakyat mengklaim akan mengedepankan transparansi dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam hal keuangan partai.

Sahrin menyebut laporan keuangan partai akan dibuka kepada publik secara berkala.

“Laporan keuangan partai dapat dilihat oleh publik setiap tanggal 5 setiap bulannya melalui seluruh akun media sosial partai,” jelasnya.

Gerakan Rakyat juga membuka ruang bagi kalangan anak muda untuk bergabung dalam proses pembangunan partai.

Sahrin mengatakan generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, menjadi salah satu kelompok yang diharapkan berperan dalam perkembangan Gerakan Rakyat.

“Gerakan Rakyat ditujukan sebagai partai bagi anak muda, khususnya generasi Z dan milenial, serta masyarakat umum yang berani menentukan pilihan politiknya,” pungkas Sahrin.

Dengan penyerahan dokumen fisik tersebut, Gerakan Rakyat kini memasuki tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh Kementerian Hukum. Hasil verifikasi nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan status badan hukum partai tersebut. (FF)