DPRD Bangli Soroti Kenaikan Belanja Modal Rp26 Miliar, Infrastruktur Jadi Prioritas

Bangli-Mediaindonesianews.com: DPRD Kabupaten Bangli menegaskan bahwa penyesuaian APBD Perubahan 2026 harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah penurunan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, alokasi belanja modal justru ditingkatkan lebih dari Rp26 miliar untuk memperkuat pembangunan infrastruktur.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika saat memimpin Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 bersama Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Senin (7/9).

Dalam pembahasan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp22 miliar, dari sekitar Rp1,27 triliun menjadi Rp1,25 triliun. Penurunan terutama berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkurang lebih dari Rp23 miliar, dari sekitar Rp974 miliar menjadi sekitar Rp951 miliar.

Kondisi tersebut, menurut Suastika, harus menjadi momentum bagi Bangli untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Terlebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan lebih dari Rp1 miliar dan menembus angka di atas Rp300 miliar.

“Kenaikan PAD ini harus diiringi dengan perbaikan kualitas pelayanan dan tata kelola yang transparan, bukan sekadar memperbesar pungutan kepada masyarakat,” tegas Suastika.

Ia mengatakan penguatan fiskal tidak dapat hanya mengandalkan transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari potensi daerah sendiri.

Sejumlah sektor yang dinilai strategis antara lain pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, desa, serta lembaga adat.

Belanja Modal Tetap Diperkuat

Dari sisi belanja, total anggaran daerah mengalami penurunan lebih dari Rp26 miliar sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan penajaman program.

Namun, efisiensi tersebut tidak membuat belanja modal ikut ditekan. Sebaliknya, belanja modal mengalami peningkatan signifikan lebih dari Rp26 miliar.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi.

Suastika menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Bangli karena pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap mobilitas warga dan produktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian.

“Jalan yang baik memudahkan mobilitas warga, irigasi yang memadai meningkatkan hasil pertanian. Inilah yang menjadi harapan masyarakat, dan APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Suastika.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh dipandang semata sebagai proyek fisik. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, meningkatkan konektivitas antarkawasan, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, DPRD Bangli akan memastikan setiap penyesuaian anggaran tetap diarahkan kepada program yang memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.

Suastika juga mengingatkan seluruh pihak agar pelaksanaan APBD Perubahan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Ia menegaskan APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif pemerintah daerah, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

“APBD harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak bagi masyarakat Bangli,” tegasnya.

Dengan kondisi fiskal yang menghadapi tekanan akibat penurunan transfer pusat, DPRD dan Pemkab Bangli dituntut semakin selektif dalam menentukan prioritas. Penguatan PAD, efisiensi belanja, serta peningkatan investasi pada infrastruktur produktif menjadi bagian dari strategi menjaga pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. (JB)