Kritik Pelanggan Berujung Rencana Somasi, DPRD Bangli Minta PDAM Buka Data

Bangli-Mediaindonesianews.com: Rencana Perumda Air Minum Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli melayangkan somasi terhadap konsumen yang menyampaikan kritik di media sosial memicu perhatian DPRD Bangli. Komisi III DPRD Bangli menjadwalkan rapat kerja dengan manajemen PDAM pada Senin (26/10/2026) untuk menelusuri polemik tersebut sekaligus mengevaluasi keluhan pelayanan dan tarif air.

Rapat kerja itu menjadi ruang bagi DPRD untuk meminta penjelasan langsung dari pihak PDAM terkait keberatan pelanggan, mulai dari distribusi air yang kerap terganggu hingga besaran tagihan yang dinilai tidak sebanding dengan pemakaian.

Anggota Komisi III DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa, mengatakan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti, terlebih jika berkaitan dengan rencana somasi terhadap konsumen.

“Keluhan ini harus kita tindaklanjuti, apalagi kaitannya dengan rencana somasi yang akan dilayangkan pihak PDAM,” ujar Santosa, Kamis (22/10/2026).

Politisi Partai Golkar itu menilai somasi semestinya menjadi persoalan personal apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Menurutnya, institusi publik tidak seharusnya menjadikan kritik masyarakat sebagai persoalan kelembagaan.

“Somasi itu urusan orang per orang. Secara akal sehat, mana ada lembaga yang tersinggung. Jika ada pihak yang merasa tersinggung, silakan ajukan secara pribadi dan jangan bawa-bawa nama lembaga publik,” tegasnya.

DPRD Minta Tagihan Air Dibuktikan Secara Teknis

Selain polemik somasi, Komisi III DPRD Bangli juga akan menelusuri keluhan pelanggan mengenai besaran tagihan rekening air.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keluhan konsumen yang mengaku harus membayar sekitar Rp224 ribu untuk pemakaian air sebanyak 27 meter kubik. Sejumlah pelanggan bahkan mengeluhkan tagihan yang dinilai tidak sebanding dengan air yang diterima.

Santosa meminta manajemen PDAM memberikan penjelasan berdasarkan data pencatatan meteran dan perhitungan pemakaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau PDAM menyatakan keluhan itu tidak benar, harus dibuktikan secara teknologi dan ilmiah,” ujarnya.

Menurutnya, klarifikasi secara teknis diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan antara perusahaan daerah dan pelanggan.

DPRD juga menilai transparansi pencatatan meteran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan air bersih.

Struktur Tarif dan Klasifikasi Pelanggan Disorot

Santosa turut menyoroti struktur tarif air minum di Kabupaten Bangli. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, tarif pelanggan dibagi dalam sejumlah kategori, antara lain sosial, rumah tangga, dan bisnis.

Ia menyebut tarif kelompok sosial berada di kisaran Rp2.000 per meter kubik, rumah tangga sekitar Rp5.000, sedangkan kelompok bisnis mencapai sekitar Rp7.000 per meter kubik.

Santosa juga mengungkapkan dugaan bahwa hampir 80 persen pelanggan PDAM Bangli masuk dalam kategori tarif bisnis. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan klasifikasi pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai evaluasi tarif perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengkaji biaya operasional dan biaya produksi PDAM.

“Jangan sampai tingginya biaya produksi PDAM Bangli, salah satu karena kebanyakan pegawai sehingga berdampak pada tingginya harga air per kubiknya dan yang dirugikan sudah pasti ribuan konsumen,” ujarnya.

DPRD berharap penjelasan mengenai struktur tarif dan klasifikasi pelanggan dapat disampaikan secara terbuka dalam rapat kerja mendatang.

Anggota DPRD Siap Dampingi Warga

Sementara itu, anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa, menyatakan siap memberikan dukungan kepada warga apabila rencana somasi tersebut benar-benar dilayangkan.

“Jika langkah somasi itu dilakukan, saya siap memback up warga tersebut,” tegas politisi Partai Demokrat asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, itu.

Sudiasa menilai kritik dan keluhan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan justru membuat pelanggan takut menyampaikan persoalan yang mereka alami.

Menurutnya, persoalan distribusi air, pencatatan meteran, dan besaran tagihan perlu diselesaikan melalui dialog serta klarifikasi berdasarkan data yang transparan.

“Kritik dan keluhan masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. Jangan sampai masyarakat justru merasa takut menyampaikan keluhan,” ujarnya.

Dalam rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung Senin (26/10/2026), Komisi III DPRD Bangli berharap Direktur PDAM, Badan Pengawas, serta Bagian Perekonomian Setda Bangli dapat hadir memberikan penjelasan.

DPRD juga mengusulkan agar perwakilan pelanggan dari masing-masing kecamatan dilibatkan sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kejelasan mengenai polemik somasi, dasar penghitungan tagihan, klasifikasi tarif pelanggan, serta langkah konkret perbaikan pelayanan.

“Yang paling penting adalah bagaimana persoalan masyarakat mendapatkan solusi. Pelayanan harus menjadi prioritas, komunikasi harus dikedepankan, dan setiap keluhan perlu ditindaklanjuti secara transparan serta bertanggung jawab,” pungkas Sudiasa. (JB)