Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Malang-Mediaindonesianews.com: Nama mantan Ketua DPR RI periode 2009–2014, Dr. H. Marzuki Alie, mulai diperbincangkan dalam analisis bursa calon wakil presiden (cawapres) melalui pendekatan geopolitik Nusantara. Namun, di tengah munculnya wacana tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga organisasi dari politik praktis dan mengutamakan persatuan warga Nahdliyin.
Sikap tersebut disampaikan Ketua PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin saat menerima kunjungan silaturahmi Marzuki Alie di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Mubarok Institute memublikasikan kajian politik bertajuk “Menyatukan Nusantara di Istana: Analisis Politik Trah Mataram dan Trah Sriwijaya” di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Kajian yang ditulis Chairman dan CEO Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, itu menempatkan Marzuki Alie sebagai salah satu figur potensial dalam konfigurasi kepemimpinan nasional, khususnya untuk posisi wakil presiden.
Dalam analisis tersebut, Fadhil mengemukakan pentingnya keseimbangan representasi geografis, kultural, dan institusional antara Jawa yang diidentikkan dengan poros Mataram dan luar Jawa yang direpresentasikan melalui poros Sriwijaya.
Presiden Prabowo Subianto dalam pembacaan politik tersebut diposisikan sebagai representasi poros Mataram. Sementara itu, Marzuki Alie dinilai memiliki latar belakang yang dapat merepresentasikan poros Sriwijaya, khususnya Sumatera.
Putra daerah Palembang, Sumatera Selatan, tersebut dinilai memiliki pengalaman manajerial di sektor korporasi, kapasitas akademik dalam tata kelola pemerintahan, serta pengalaman memimpin lembaga tinggi negara sebagai Ketua DPR RI.
Selain rekam jejak tersebut, kedekatan Marzuki Alie dengan jaringan Nahdliyin di Sumatera Selatan juga dinilai dapat menjadi penghubung kultural antara basis masyarakat NU di luar Jawa dengan pusat pemerintahan nasional.
Meski demikian, wacana politik tersebut tidak menjadi agenda dukungan elektoral PBNU. Gus Kikin justru menekankan bahwa prioritas NU saat ini adalah memperkuat organisasi, membangun kemandirian ekonomi, dan menjaga kebersamaan warga.
Menurut Gus Kikin, memasuki abad kedua NU membutuhkan kontribusi seluruh elemen, termasuk para kader dan tokoh yang memiliki kapasitas serta kepedulian terhadap kemajuan organisasi.
“Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi membahas seputar penguatan NU yang usianya sudah abad kedua ini. NU punya aset yang besar luar biasa. Sekarang ini ekonominya sudah dijelaskan, namun kenyataan masih berjalan terus dan tidak ada kekurangan,” ujar Gus Kikin.
Ia juga mengingatkan agar organisasi tidak terseret dalam dukung-mendukung figur politik tertentu. Menurutnya, keterlibatan organisasi dalam politik elektoral berpotensi menimbulkan perbedaan pilihan yang berujung pada perpecahan di kalangan warga Nahdliyin.
“NU tidak ke situ. NU ini bagaimana membangun kebersamaan. Jadi urusan-urusan politik kita menjaga agar tidak sampai jadi perpecahan. Karena kalau kita mendukung seseorang, ada potensi pecah dengan pihak yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, Marzuki Alie menegaskan bahwa orientasi pengabdiannya tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan atau posisi politik. Ia menyatakan lebih mengutamakan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat luas.
“Kita fokus berpikir pada kepentingan orang banyak. Tidak akan selesai kalau mengurusi orang banyak. Kalau jabatan tiga tahun selesai, sudah itu mau apa? Kalau pengabdian ini tidak ada akhirnya, sejak dulu saya lakukan,” kata Marzuki.
Pertemuan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penguatan ekonomi umat dan menjaga persatuan organisasi di tengah dinamika politik nasional.
Di satu sisi, kajian Mubarok Institute menghadirkan nama Marzuki Alie dalam perspektif representasi geopolitik Nusantara. Di sisi lain, PBNU menegaskan bahwa penguatan jam'iyah, kemandirian ekonomi, dan persatuan warga tetap menjadi prioritas, tanpa harus menjadikan organisasi sebagai kendaraan dukungan politik elektoral.(JB)