Sharing Kehumasan, HUmas ATR/BPN Kunjungi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

MINews -Jakarta : Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (26/06/2020) siang, mengunjungi Humas Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka sharing Kehumasan. 

Dalam kesempatan ini Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono memaparkan pentingnya peran humas sebagai leading sector dalam melaksanakan manajemen komunikasi yang berkaitan erat dengan menjaga citra positif suatu institusi terutama ketika menghadapi permasalahan atau krisis. Perubahan mindset insan humas harus dilakukan agar lebih aktif membangun persepsi publik.

“Mengubah persepsi publik itu penting bagi sebuah institusi. Keberhasilan Polri dalam mengelola persepsi publik terhadap institusi dengan berbagai kinerjanya juga harus diselaraskan dengan persepsi publik kepada polisi (sebagai individu). Jadi persepsi publik dengan persepsi kita (Polri) harus sama,” ujar Raden Prabowo Argo Yuwono.

Kadiv Humas Polri menambahkan peran humas sebagai leading sector, yaitu harus bisa mengolah isu, memberikan klarifikasi, mengamplifikasi pemberitaan dan isu-isu yang positif.  Pada Polri terdapat klasterisasi menjawab media, sesuai dengan tingkatannya, beberapa isu harus dijawab oleh Mabes Polri, isu yang lain dijawab Polda, Polres maupun Polsek, tergantung lokus dan urgensi isunya. Hal ini dimungkinkan karena di Polri pada setiap tingkatan tersebut terdapat pejabat humas. “Jika ada pemberitaan negatif, Polri akan memberikan klarifikasi, karena jika berita negatif itu terus kita biarkan beredar di tengah masyarakat sekalipun itu tidak benar masyarakat akan menganggapnya sebagai kebenaran,” ungkapnya.

Dilanjutkan olehnya upaya pembentukan persepsi publik ini bukan hanya peran humas saja tapi seluruh jajaran yang ada di institusi tersebut juga memiliki peran. Bagaimana persepsi itu bisa dipahami dan harus dibangun positif dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan kebijakan juga harus dilakukan oleh setiap pimpinan.

“Seorang pemimpin itu harus mencintai kehumasan dan tahu betapa pentingnya peran humas. Ia juga harus paham terkait persepsi publik. Kalau pemimpin sudah menyenangi dan memahami dengan peran humas itu cukup bagus. Bisa ada anggaran yang ditambahkan untuk menjalankan program dan kegiatan kehumasan. Pimpinan polri sendiri menyadari humas sangat penting sekali untuk mengubah persepsi publik,” tegas Kadiv Humas Polri.

Polri terus melakukan pembenahan dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Trend sentimen negatif yang kerap mendominasi pemberitaan Polri sejak Januari 2012 hingga 2016 berubah menjadi positif sejak November 2016 hingga saat ini. Perubahan trend ke arah positif berlangsung secara konsisten hingga saat ini.

Untuk mengelola persepsi harus dimulai dari pembenahan internal Polri itu sendiri. Dari pembenahan itu, publik akan menafsirkan seperti apa persepsi mereka terhadap Polri. Salah satu kunci keberhasilan meningkatkan upaya pembentukan persepsi adalah kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan upaya manajemen persepsi yang lebih baik.

Irjen Pol Harry Sudwijanto Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang mengatakan tugas Polri dan Kementerian ATR/BPN tidak jauh berbeda karena sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN saat ini sedang sibuk melaksanakan Program Strategis Nasional dalam pelaksanaannya otomatis ada yang suka dan tidak. 

“Terkadang ada beberapa pemberitaan yang negatif terkait pelayanan yang kami berikan dan itu mempengaruhi persepsi publik. Seluruh pegawai di Kementerian ATR/BPN terutama di Kantor Pertanahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harus paham bagaimana membangun komunikasi yang baik. Makanya Pak Menteri pernah meminta kepada kita untuk pelajari bagaimana polisi merubah persepsi publik,” ujar Irjen Pol Harry Sudwijanto.

Rapat dihadiri oleh Kadiv Humas Polri, Karo Penmas Divhumas Polri, Karo Multimedia Divhumas Polri, Kabag Divhumas Polri, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang,  Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tim Humas Kementerian ATR/BPN.