Panglima TNI Tandatangani Nota kesepahaman Dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Pengelolaan Pantai Utara Jawa, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan wujud komitmen TNI bersama BOPPJ dalam memperkuat sinergi untuk mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari program strategis nasional. Pembangunan ini memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat pesisir, mengendalikan risiko banjir rob, menjaga konektivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut penguatan ketahanan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. “Perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut kita semakin memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Panglima TNI.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi dukungan pengamanan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, pemanfaatan dan pengawasan personel, sarana dan prasarana para pihak, serta dukungan penguatan pembinaan teritorial di wilayah pembangunan. Kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan teknologi serta pertukaran data dan/atau informasi guna membangun koordinasi yang efektif, terpadu, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Melalui Nota Kesepahaman tersebut, TNI dan BOPPJ berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai salah satu program strategis nasional. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan masyarakat, penguatan ketahanan wilayah, kelancaran konektivitas, keberlanjutan aktivitas ekonomi, serta kepentingan nasional.