Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN Selamatkan 110 Juta Meter Persegi Lahan Senilai Rp5,77 Triliun

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah berhasil menyelesaikan 100 kasus dari total 120 target operasi (TO) sepanjang 2026. Dari penanganan tersebut, aparat telah menetapkan 151 tersangka serta menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi dengan nilai mencapai Rp5,77 triliun.

Capaian tersebut dilaporkan dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat membacakan pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari pengungkapan perkara dan penindakan pelaku.

Menurutnya, penegakan hukum harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pertanahan agar praktik kejahatan serupa tidak kembali terjadi.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.

Untuk memperkuat sistem pertanahan, Iljas menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti setelah Rakor.

Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap kasus yang berhasil diungkap harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi modus kejahatan sekaligus kelemahan dalam sistem pelayanan dan administrasi pertanahan.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Langkah ini mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, transparansi pelayanan, akuntabilitas, serta digitalisasi untuk memperkuat keamanan data dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Iljas menegaskan, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan integritas aparatur agar seluruh proses pelayanan pertanahan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan,” jelasnya.

Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan dengan tetap mengedepankan ketepatan serta kehati-hatian dalam penanganan perkara.

Ia mengapresiasi kerja sama ketiga institusi yang telah terjalin selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut. Ke depan, sinergi lintas lembaga diharapkan semakin efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat langkah pencegahan.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa dari 120 target operasi Satgas Anti-Mafia Tanah tahun 2026, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan.

Penanganan tersebut menghasilkan penetapan 151 tersangka, penyelamatan tanah seluas 110.046.567 meter persegi, serta penyelamatan nilai kerugian mencapai Rp5.773.954.641.464.

Hendra menegaskan, ke depan penanganan Satgas Mafia Tanah diharapkan lebih diarahkan pada kasus-kasus potensial yang membutuhkan perhatian khusus, bukan hanya perkara yang bersifat umum.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra.

Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan tersebut berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, dengan melibatkan 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Dalam penutupan kegiatan turut hadir Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.

Melalui koordinasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pemberantasan mafia tanah tidak berhenti pada penindakan, tetapi berlanjut pada pembenahan tata kelola, penguatan integritas pelayanan, dan perlindungan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. ***