bendera

Selasa, 17 November 2026    07:16 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko, Cegah Praktik Penyalahgunaan Kewenangan


Tim Red,    16 November 2026,    16:47 WIB

ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko, Cegah Praktik Penyalahgunaan Kewenangan
Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sistem pengawasan internal berbasis risiko untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.


ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko, Cegah Praktik Penyalahgunaan Kewenangan

Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) ATR/BPN dengan mengedepankan pendekatan pengawasan preventif, yakni mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa pengawasan internal tidak cukup hanya berfokus pada pemeriksaan dan penemuan kesalahan. Pengawasan harus mampu mendeteksi risiko sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” kata Wahyu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).


Menurutnya, pengawasan berbasis risiko menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan tersebut, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan lebih siap mengantisipasi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Selain memperkuat sistem pengawasan, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi agar menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada aparatur yang terlibat dalam praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian internal, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Terlebih, pelayanan pertanahan berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.

Wahyu menekankan bahwa seluruh jajaran ATR/BPN harus memiliki komitmen bersama dalam menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan institusi tidak diukur dari keunggulan individu, melainkan dari kemampuan seluruh jajaran mencapai tujuan bersama.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pungkasnya.***


banner
NASIONAL
img
Senin, 16 November 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Dr. Muhammad Ali, meluncurkan buku berjudul “DREAM: I Knew I Had”. Sekaligus melaksanakan penandatanganan buku “Mengapa...
img
Senin, 16 November 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Evi Agus Subiyanto menghadiri Syukuran yang merupakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Marinir...
img
Senin, 16 November 2026
Sumsel - TNI kembali mengerahkan  Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Komando  Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau),  menggunakan pesawat TNI AU AI-7303 dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Lanud Sultan Mahmud Badaruddin II,...
img
Senin, 16 November 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sistem pengawasan internal berbasis risiko untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan...
img
Senin, 16 November 2026
Kalsel - Perwira Siswa (Pasis) Dikreg Seskoal Angkatan ke-66 menuntaskan tugas hari terakhir Satgas Karhutla II dengan meninjau langsung lahan bekas kebakaran. Sekaligus berdialog dengan warga terdampak di lingkungan Yayasan...
img
Minggu, 15 November 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk sepanjang hampir 12 tahun terakhir. Capaian hingga 3 November...

MEDIA INDONESIA NEWS