Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sistem pengawasan internal berbasis risiko untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) ATR/BPN dengan mengedepankan pendekatan pengawasan preventif, yakni mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa pengawasan internal tidak cukup hanya berfokus pada pemeriksaan dan penemuan kesalahan. Pengawasan harus mampu mendeteksi risiko sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” kata Wahyu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengawasan berbasis risiko menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan tersebut, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan lebih siap mengantisipasi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi agar menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
Ia secara tegas meminta agar tidak ada aparatur yang terlibat dalam praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.
Penguatan pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian internal, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Terlebih, pelayanan pertanahan berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Wahyu menekankan bahwa seluruh jajaran ATR/BPN harus memiliki komitmen bersama dalam menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan institusi tidak diukur dari keunggulan individu, melainkan dari kemampuan seluruh jajaran mencapai tujuan bersama.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pungkasnya.***