Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026). Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan kedua rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kementerian.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi di Jakarta.
Adapun dua rekomendasi yang diterima ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Ossy, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting agar setiap kebijakan yang dirumuskan kementerian dan lembaga tetap memperhatikan landasan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Ia menilai, penguatan aspek hukum dan HAM diperlukan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik dan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memuat alternatif solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara bersama.
Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Yusril bersama Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Yusril menegaskan, keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak semata-mata diukur dari ketebalan dokumen atau banyaknya forum pembahasan, melainkan dari dampak nyata terhadap kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.
Dengan diterimanya dua rekomendasi tersebut, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pertanahan serta tata ruang.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan pemerintah yang lebih terintegrasi, memiliki kepastian hukum, menjunjung HAM, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.***