Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Jakarta–Mediaindonesianews.com: Masyarakat yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diingatkan untuk tidak menganggap bukti pembayaran pajak sebagai tanda sah kepemilikan tanah. Pasalnya, kewajiban membayar pajak dan kepemilikan hak atas tanah merupakan dua hal berbeda dalam administrasi pertanahan.
Persoalan ini masih kerap terjadi di tengah masyarakat, terutama bagi pemilik atau penguasa tanah yang belum memiliki sertipikat maupun yang masih menggunakan dokumen pertanahan atas nama pemilik sebelumnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, menjelaskan bahwa pembayaran PBB hanya menunjukkan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap objek pajak, bukan bukti bahwa seseorang secara hukum merupakan pemegang hak atas tanah tersebut.
“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Heri dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dalam sistem administrasi pertanahan, kepastian hukum kepemilikan tanah harus didukung alat bukti hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terkait data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
Meski demikian, dokumen PBB tetap memiliki kegunaan dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Bukti pembayaran pajak dapat menjadi salah satu dokumen pendukung, tetapi kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.
Heri mengimbau masyarakat agar tidak hanya memperhatikan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga memastikan status hukum dan legalitas tanah yang dikuasai atau dimiliki.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang tanahnya belum bersertipikat, proses pendaftaran dapat diajukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah. Pemohon perlu menyiapkan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah serta memastikan seluruh dokumen sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemahaman mengenai perbedaan antara bukti pembayaran PBB dan bukti hak atas tanah menjadi penting untuk mencegah persoalan pertanahan di kemudian hari. Terlebih, pembayaran pajak secara rutin tidak otomatis menghapus potensi sengketa maupun membuktikan peralihan hak atas tanah.
Dengan demikian, masyarakat perlu memastikan administrasi perpajakan dan administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan. Sertipikasi tanah menjadi salah satu langkah penting untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanah.***