Pemkab Taput Kembali Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut dari BPK RI

Taput-Mediaindonesianews.com:– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tersebut menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5).

Prosesi penyerahan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M M Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Josua Hutabarat.

Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, khususnya tim audit yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan Pemkab Taput.

“Kami bersyukur atas capaian ini, dan raihan opini WTP ke-12 berturut-turut ini akan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran aparatur Pemkab Taput untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan BPK RI, opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penilaian tersebut mencakup aspek realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menyebut capaian tersebut diperoleh setelah melalui pengujian terhadap empat indikator utama penilaian.

“Hal ini berdasarkan empat aspek penilaian, yakni kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, serta kecukupan pengungkapan informasi,” katanya.

Pemkab Taput menilai capaian opini WTP ke-12 berturut-turut tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(LS)