Dekatkan Layanan ke Masyarakat, Pemkab Bangli dan Imigrasi Denpasar Teken MoU

Bangli-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keimigrasian bagi masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, pelayanan penerbitan dan perpanjangan paspor akan dihadirkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli.

Nota Kesepakatan (MoU) tersebut ditandatangani di Ruang Rapat Bupati Bangli, Senin (2/11/2026), oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti.

Kegiatan itu turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Bangli serta perwakilan pengurus Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) se-Kabupaten Bangli.

Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan sinergi dan koordinasi pelayanan keimigrasian, khususnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri. Layanan tersebut juga menyasar lulusan LPK yang membutuhkan paspor untuk memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri secara resmi.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengapresiasi langkah Kantor Imigrasi Denpasar yang bersedia mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat Bangli.

Menurutnya, kehadiran layanan Imigrasi di MPP Bangli akan memangkas jarak, waktu, dan biaya yang selama ini harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus dokumen keimigrasian ke Denpasar.

"Jika dulu layanan keimigrasian terkesan jauh dan berwibawa tinggi, kini dengan hadirnya Imigrasi di Mall Pelayanan Publik Bangli merupakan hal yang sangat luar biasa. Ini memotong waktu dan biaya masyarakat secara signifikan sehingga pelayanan menjadi jauh lebih efektif dan efisien," ujar Sedana Arta.

Ia menjelaskan, Bangli memiliki karakteristik geografis tersendiri karena merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir. Di sisi lain, Bangli menjadi salah satu daerah penyangga sumber daya air di Bali, meskipun memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya.

Karena itu, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mendorong pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pelayanan paspor dan fasilitasi keberangkatan tenaga kerja melalui LPK, Sedana Arta juga menyinggung pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Bali.

Ia mendorong agar penegakan aturan keimigrasian dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum. Ia juga menyatakan dukungan terhadap tindakan deportasi bagi warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, pelayanan langsung di Bangli menjadi langkah jemput bola sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga tanpa terhambat ego sektoral.

"Paspor bukan sekadar dokumen perjalanan biasa, melainkan bukti identitas resmi kewarganegaraan kita saat berada di luar negeri, sebagaimana KTP di dalam negeri. Bangli adalah satu-satunya kabupaten di Bali tanpa pesisir dan jaraknya cukup jauh ke Denpasar. Kehadiran kami di sini adalah untuk memangkas jarak dan waktu pemohon," ungkap Haryo Sakti.

Ia menambahkan, kebutuhan dokumen keimigrasian masyarakat Bangli terus berkembang seiring terbukanya berbagai peluang di tingkat global. Pengurusan paspor diperlukan untuk beragam kepentingan, mulai dari pendidikan, perjalanan ibadah, pengembangan bisnis hingga kesempatan bekerja di luar negeri.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Bangli dan Kantor Imigrasi Denpasar berharap masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan keimigrasian yang lebih mudah, cepat, dan efisien melalui MPP Kabupaten Bangli. (JB)