Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Lampung-Mediaindonesianews.com: Penerapan geotagging dalam Program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang sempat menuai keberatan dari sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kini mulai dirasakan manfaatnya. Kewajiban melakukan pengecekan langsung ke lokasi bidang tanah dinilai membantu memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik di lapangan.
Perubahan pandangan tersebut dirasakan sejumlah PPAT di Kota Bandar Lampung setelah beberapa bulan menjalankan mekanisme baru yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Herlina, staf PPAT di Lampung, mengungkapkan bahwa pada awal penerapan kebijakan tersebut, kewajiban turun langsung ke lapangan menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, sebelum mekanisme geotagging diterapkan, pengecekan lapangan tidak selalu dilakukan dalam setiap proses peralihan hak.
“Di awal implementasi memang kaget ya. Kalau sebelumnya kita enggak semua proses peralihannya ke lapangan, biasanya untuk tanah yang overlap saja. Jadi waktu awal-awal diterapkan, iya kaget, pengecekan harus ke lapangan dulu,” ungkap Herlina saat ditemui di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).
Namun, setelah terbiasa dengan prosedur tersebut, Herlina menilai pengecekan langsung memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi fisik dan titik lokasi bidang tanah yang menjadi objek peralihan hak.
“Menurut saya lebih banyak positifnya ini,” tuturnya.
Pengalaman serupa disampaikan Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Ia mengakui penerapan geotagging pada awalnya membutuhkan penyesuaian karena mengharuskan PPAT melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah.
“Di awal memang sempat merasa agak ribet, tapi setelah dipelajari, kita pahami sistemnya, alhamdulillah saya merasa enggak ada kendala setelah kita tahu prosedurnya, tata caranya begitu,” ujarnya.
Menurut Eka, manfaat geotagging semakin terlihat setelah mekanisme tersebut dijalankan. Pengecekan langsung dinilai membantu memastikan kesesuaian lokasi dan kondisi fisik bidang tanah dengan data yang tercantum dalam sertipikat.
Langkah tersebut juga dianggap penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih bidang tanah maupun ketidaksesuaian data pertanahan yang dapat memicu persoalan dalam proses peralihan hak.
“Makin ke sini saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan,” pungkasnya.
Dalam mekanisme pelayanan pertanahan, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah berada. Pengecekan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian data sertipikat yang menjadi objek peralihan hak dengan data dalam pangkalan data Kementerian ATR/BPN.
Penerapan geotagging menjadi bagian dari upaya memperkuat validitas informasi pertanahan melalui pencocokan data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Selain mendorong akurasi data, mekanisme tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program PERINTIS 10 Hari yang dirancang untuk mempercepat pelayanan peralihan hak atas tanah.
Dalam program tersebut, keseluruhan proses ditargetkan selesai maksimal 10 hari kerja, dengan pembagian waktu pelayanan sebagai berikut:
Dengan pembagian waktu tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong keterpaduan pelayanan antara pemerintah daerah, PPAT, dan Kantor Pertanahan.
Pengalaman PPAT di Bandar Lampung menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pelayanan yang awalnya membutuhkan adaptasi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Geotagging tidak hanya menjadi bagian dari prosedur administrasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan ketelitian data dan memberikan kepastian dalam proses peralihan hak atas tanah.***