Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka, Prof Didin: Ketimpangan Ekonomi Terburuk, Indonesia Tertinggal Jauh

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (Asprindo), Prof Didin Damanhuri, mengungkapkan kondisi ekonomi nasional yang dinilainya berada dalam situasi memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa Indonesia mengalami ketertinggalan signifikan dibandingkan negara-negara yang dulu memiliki level pembangunan serupa.

"Negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand yang di tahun 1970-an sejajar dengan Indonesia, kini jauh melampaui kita. Korea Selatan memiliki PDB per kapita Rp30 ribu, Malaysia Rp14 ribu, dan Thailand Rp8 ribu. Sementara Indonesia masih Rp5 ribu," ujar Prof Didin dalam diskusi ekonomi, Minggu (3/8/2025).

Ia menekankan bahwa meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita bukan satu-satunya tolok ukur kesejahteraan, namun tetap menjadi indikator awal yang penting dalam menilai kemajuan suatu bangsa.

Lebih lanjut, Prof Didin menyampaikan bahwa Indonesia juga mengalami ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok. Mengutip indeks oligarki Jeffrey Winters, ia menyebut bahwa sejak 2014 Indonesia menempati peringkat kedua terburuk di dunia, dan saat ini kemungkinan menjadi yang terburuk.

"Berdasarkan buku Oligarchy karya Winters, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia tahun 2024 mencapai 1.056.000 kali lipat dari rata-rata pendapatan penduduk. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya sekitar 20.000 kali lipat," jelasnya.

Ketimpangan tersebut, menurutnya, memperlihatkan konsentrasi kekayaan yang menciptakan konsentrasi kekuasaan. Hal ini turut memperparah struktur ekonomi yang dinilai tidak inklusif.

Ia juga menyoroti siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara rata-rata mencapai 5 persen sejak era reformasi.

"Pertumbuhan ini hanya dinikmati segelintir orang, yang disebut sebagai oligarki. Data Credit Suisse tahun 2003 mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Sekarang mungkin lebih buruk," ujarnya.

Prof Didin juga menyinggung persoalan penurunan daya beli masyarakat bawah, yang terlihat dari nilai tukar petani dan nelayan yang berada di bawah angka 100. Gini ratio Indonesia yang berada di angka 0,4, menurutnya mencerminkan ketimpangan serius.

"Data World Bank menunjukkan bahwa hampir 40 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran kurang dari 2 dolar per hari. Jauh dari klaim resmi yang menyebut hanya 9 persen. Jika dihitung berdasarkan paritas daya beli, tiga per empat penduduk Indonesia sebenarnya berada di bawah garis kemiskinan," paparnya.

Ia juga membandingkan situasi ini dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang menurutnya lebih menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok dan memiliki strategi pangan yang terarah.

"Sejak swasembada pangan tahun 1984 hingga akhir masa jabatannya, kebutuhan pokok rakyat dijamin. Pertumbuhan ekonomi pernah menyentuh angka 7,5 hingga 8 persen. Pascareformasi, hanya satu-dua tahun ada kebijakan serupa, seperti di era Menteri Pertanian Anton Apriantono. Setelah itu hilang,” jelasnya.

Refleksi ini menjadi pengingat keras bahwa dalam usia 80 tahun kemerdekaannya, Indonesia masih harus berjuang keras untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang sesungguhnya.***