ATR/BPN Ingatkan Risiko Sertipikat Tanah Belum Dibalik Nama Ahli Waris, Rawan Picu Sengketa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus peralihan hak atas tanah melalui pewarisan apabila sertipikat masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia.

Penundaan proses balik nama waris tidak hanya berpotensi menghambat transaksi tanah, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum hingga memicu sengketa antaranggota keluarga.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa sertipikat yang belum dialihkan kepada ahli waris dapat membatasi pemanfaatan aset tersebut.

“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menurut Ana, persoalan akan semakin kompleks apabila proses peralihan hak tidak diselesaikan hingga ahli waris generasi pertama juga meninggal dunia.

Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah dapat beralih kepada ahli waris pengganti. Akibatnya, jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengurusan dan pengambilan keputusan atas tanah warisan semakin banyak.

Situasi ini berpotensi menyulitkan proses kesepakatan keluarga karena keputusan terkait pemanfaatan, penjualan, maupun pengalihan tanah memerlukan keterlibatan dan persetujuan para pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, sertipikat yang masih mencantumkan nama pemilik yang telah meninggal dunia juga dapat menghambat transaksi pertanahan, termasuk proses peralihan hak dan pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit perbankan.

Ana menjelaskan, pada prinsipnya transaksi atas tanah bersertipikat harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum tanah tersebut dimanfaatkan untuk transaksi atau kepentingan hukum lainnya.

Untuk menghindari persoalan tersebut, ATR/BPN mengimbau masyarakat yang memiliki tanah atau rumah dengan sertipikat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengajukan peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.

Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan tanah sesuai dengan kondisi hukum terbaru sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris.

"Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang," pungkas Ana.

ATR/BPN berharap masyarakat tidak menunda pengurusan administrasi tanah warisan. Selain menjaga kepastian hukum kepemilikan aset, penyelesaian balik nama waris sejak dini juga dapat mencegah persoalan pertanahan yang lebih rumit pada generasi berikutnya.