ATR/BPN Tetapkan Pendayagunaan 19.064 Hektare Tanah Negara, 69 Persen untuk Reforma Agraria

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Sebagian besar lahan tersebut, yakni 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen, dialokasikan untuk program Reforma Agraria.

Selain Reforma Agraria, pemerintah mengalokasikan 5.702,13 hektare untuk Bank Tanah dan 135,96 hektare sebagai Cadangan Negara Lainnya.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Dwi Budi Martono mengatakan, capaian tersebut tidak sekadar menunjukkan kinerja administratif pemerintah, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara produktif.

“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk selanjutnya didayagunakan sesuai peruntukannya. Melalui kebijakan ini, tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal dapat kembali memberikan nilai ekonomi dan sosial.

Sebelum ditetapkan peruntukannya, setiap bidang TCUN terlebih dahulu menjalani proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan status tanah sekaligus menghindari potensi sengketa dalam proses penetapan dan pemanfaatannya.

ATR/BPN juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tanah yang telah dialokasikan. Pengawasan ini bertujuan memastikan pemanfaatan TCUN berjalan sesuai keputusan dan peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Dwi, proses inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih optimal. Tanah negara tidak hanya dicatat sebagai aset, tetapi harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pendayagunaan TCUN juga diarahkan untuk memperkuat Reforma Agraria, terutama dalam membuka akses masyarakat terhadap sumber daya tanah. Kelompok masyarakat ekonomi lemah diharapkan memperoleh manfaat lebih besar melalui pengelolaan tanah yang mengedepankan prinsip fungsi sosial.

“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui optimalisasi TCUN, pemerintah berharap pemanfaatan tanah negara dapat semakin produktif, berkeadilan, serta memberikan kontribusi terhadap pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.***