Karhutla Jadi Dasar Evaluasi HGU, ATR/BPN Bidik 11 Korporasi di Kalimantan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, penertiban dilakukan melalui evaluasi hak atas tanah, mulai dari pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pencabutan sebagian, hingga penolakan perpanjangan dan pemberian hak baru.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri setelah adanya rekomendasi penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkaitan dengan kejadian karhutla.

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi dalam lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.

Kelompok pertama mencakup HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Tiga perusahaan masuk dalam kategori ini, yakni PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pertimbangan pencabutan meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Keputusan ini didasarkan pada ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.

Sementara itu, kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Untuk ketiga perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.

Pada kelompok keempat, pemerintah menetapkan rencana pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas total 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya, luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana maupun prasarana.

Adapun kelompok kelima terdiri atas tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan sebagian atau seluruh HGU.

Perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data dan temuan lapangan sebagai dasar penetapan keputusan administratif terhadap hak atas tanah perusahaan tersebut.

Nusron menegaskan, penertiban HGU harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan Menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar.

Tahapan penanganan meliputi pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.

"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," ungkap Nusron.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dan dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.

Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan pemanfaatan tanah dan kawasan perkebunan. Pemerintah juga menekankan pentingnya kepatuhan pemegang hak terhadap kewajiban pengelolaan lahan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.***