Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen ATR/BPN Ossy Targetkan Predikat Informatif Tetap Dipertahankan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN tercatat konsisten meraih predikat tersebut.

Ossy mengatakan, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga capaian tersebut.

“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti uji publik.

Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.

Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Menurut Ossy, keterbukaan informasi publik bukan berarti seluruh informasi dapat disampaikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, badan publik harus mampu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat maupun dasar hukum atas informasi yang dikecualikan.

“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Ossy.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak, prosedur, serta mekanisme pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Selain memperkuat keterbukaan informasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan.

Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal pada tahun ini, dengan target kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).

“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.

Melalui keikutsertaan dalam Uji Publik KIP 2026, Kementerian ATR/BPN berharap konsistensi keterbukaan informasi dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.***