Kemensos Sosialisasikan Permensos Nomor 9 Tahun 2026, Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat

Bandung-Mediaindonesianews.com: Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui sosialisasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Biro Hukum Kemensos tersebut berlangsung di Kota Bandung, Kamis (12/11/2026).

Sosialisasi diikuti perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan se-Bandung Raya, kepala Sekolah Rakyat di wilayah tersebut, serta kepala sekolah dan perwakilan guru Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia secara daring melalui Zoom.

Kegiatan ini difokuskan pada penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap ketentuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar implementasi program di tingkat pusat maupun daerah berjalan sesuai regulasi.

Tenaga Teknis Menteri Sosial, Bahrul Alam, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dengan memberikan perhatian pada pembentukan karakter, nilai-nilai agama, kecakapan hidup, serta kemampuan psikososial peserta didik.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga karakter dan keterampilan dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Bahrul juga menekankan pentingnya peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh kesempatan meningkatkan kualitas hidup dan meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Deputi III Bidang Perlindungan Sosial Kantor Staf Presiden (KSP), Irhash Ahmady, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Program Sekolah Rakyat merupakan program yang melibatkan berbagai sektor dan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal pelaksanaan program ini di seluruh lini, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan keterlibatan seluruh unsur dalam pendekatan pentahelix,” ungkap Irhash.

Melalui sosialisasi Permensos Nomor 9 Tahun 2026 ini, Kemensos berharap seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola dan mekanisme penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Keselarasan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara terarah dan terintegrasi, sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.(Krn)