Indonesia Dilanda 2.304 Bencana, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Risiko

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ancaman bencana yang terus membayangi Indonesia menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mendorong perlunya penataan ruang berbasis mitigasi risiko untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan tingginya angka bencana harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar aspek kebencanaan diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah.“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujar Dalu.

Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026 hingga 6 November, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi.

Bencana yang terjadi didominasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta cuaca ekstrem. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhitungkan daya dukung lingkungan dan potensi ancaman bencana.

Menurut Dalu, penataan ruang tidak boleh hanya berorientasi pada ketersediaan lahan dan lokasi pembangunan. Lebih dari itu, kebijakan tata ruang harus memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang tepat dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, serta keberlanjutan wilayah.

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.

RTR juga menjadi acuan dalam penanganan pascabencana, khususnya untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah agar pembangunan kembali tidak menciptakan kerentanan baru.

Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari penyusunan RTR. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar potensi risiko bencana.

Suyus menambahkan, PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan tata ruang secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelas Suyus.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menyoroti pentingnya tata ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Menurutnya, tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi sebelum bencana, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.

Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana maupun perubahan iklim.

Penataan ruang berbasis risiko diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.***