554 Ribu Hektare Lahan Menyimpang dari Peruntukan, Nusron Minta Alih Fungsi Sawah Ditindak

Jakarta-Mediaindonesainews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus penanganan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.

Permintaan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Nusron mengungkapkan, penanganan tindak pidana pertanahan selama ini perlu diperluas. Tidak hanya menyangkut persoalan penguasaan dan kepemilikan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan pemanfaatan tanah (land use).

Ia menyoroti adanya sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Lahan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai sawah tersebut dialihfungsikan secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.

Menurut Nusron, praktik alih fungsi lahan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

“Kalau tidak ada bahasan masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” tegas Nusron.

Selain memperluas fokus pembahasan, Nusron menyampaikan dua rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.

Pertama, pelaksanaan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan.

Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai agenda khusus dalam pembahasan Rakor agar penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berorientasi pada persoalan kepemilikan, tetapi juga penyimpangan penggunaan tanah.

Terkait rekomendasi pertama, Nusron menilai pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau hulu. Kepala desa dan perangkat desa dinilai memiliki pengetahuan mengenai sejarah, kondisi, serta riwayat penguasaan tanah di wilayah masing-masing.

Karena itu, ia meminta Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi koordinasi dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada Kapolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujarnya.

Nusron berharap edukasi mengenai administrasi pertanahan kepada perangkat desa dapat memperkecil potensi penyalahgunaan dokumen, sengketa, serta tindak pidana pertanahan sejak awal.

Ia juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bersama jajaran Kepolisian RI dan Kejaksaan RI meningkatkan koordinasi dan kolaborasi hingga tingkat daerah.

Menurutnya, sinergi antarlembaga tidak cukup hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat hingga ke wilayah kabupaten/kota agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nusron juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.

Rakor turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kepolisian dan kejaksaan.