Kuasa Hukum Budhiarto Minta JPU Hadirkan Sekda Belitung Marzuki pada Sidang Tipikor

Belitung-Mediaindonesianews.com: Kuasa hukum terdakwa Budhiarto meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung, Marzuki, sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penguasaan dan pengalihan lahan di kawasan IUP PT Timah, hal tersebut disampaikan Zaen dari ZAF & LAW OFFICE, usai sidang Rabu (11/11/2026)

Menurutnya, kehadiran Marzuki diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait dokumen Akta Pelepasan Hak (APH) yang memuat tanda tangan Marzuki karena dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam proses pembuktian perkara. Selain itu, Zaen mempertanyakan alasan JPU belum menghadirkan Marzuki dan Luci sebagai saksi selama persidangan berlangsung.

“Selama sidang berjalan, JPU belum menghadirkan saksi Marzuki dan Luci. Itu tanda tangan Marzuki, seharusnya Marzuki juga dijadikan saksi,” katanya.

Ia menegaskan, Kejaksaan Negeri Belitung harus menjalankan proses penuntutan secara objektif dan tidak tebang pilih dalam menentukan saksi yang dihadirkan di persidangan.

Lebih lanjut Zaen menjelaskan bahwa, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen APH diperlukan agar seluruh rangkaian peristiwa yang menjadi objek perkara dapat terungkap secara utuh.

Ia juga menekankan bahwa Budhiarto sebagai terdakwa memiliki hak hukum untuk memperoleh proses peradilan yang adil, termasuk kesempatan menguji fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara melalui keterangan saksi di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, awak media mencoba mengkonfirmasi Marzuki pada Rabu (12/11/2026), namun belum memperoleh tanggapan. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belitung, Shubhan, juga belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Persidangan lanjutan perkara Tipikor tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pada Jumat (13/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan JPU.

Perkembangan persidangan ini menjadi perhatian karena pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan dokumen administrasi pertanahan diperlukan untuk memperjelas proses penerbitan APH dan hubungannya dengan objek perkara.

Hingga kini, permintaan menghadirkan Marzuki sebagai saksi merupakan pandangan dari pihak kuasa hukum terdakwa. Penentuan saksi yang akan dihadirkan tetap menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana. (Jai)