Soal Study Tour, Komite SMAN 6 Depok Sentil Balik Dedy Mulyadi

Depok-Mediaindonesianews.com: Pernyataan Gubernur terpilih Jawa Barat Dedy Mulyadi terkait biaya study tour atau Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang disebutnya tembus hingga Rp5,5 juta ditanggapi Komite SMA Negeri 6 Depok sebagai isu tersebut menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya menduga Kang Dedy mendapatkan informasi yang salah. Seharusnya cek dan ricek dulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebagai pemimpin jangan asal bicara, dicek dulu kiri kanan baru ngomong," tegas Ketua Komite SMA Negeri 6 Depok, Eko Pujianto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/2).

Menurutnya, pelaksanaan KOB merupakan bagian dari kurikulum saat ini dan itu dilakukan oleh sekolah-sekolah serta sudah ditetapkan jauh sebelum kepala daerah terpilih.

Kegiatan yang sering disalahartikan sebagai study tour, padahal merupakan bagian dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), merupakan pendekatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa.

"Jadi, ini bukan hura-hura, ada proyek pengabdian ke masyarakat dan penelitian yang hasilnya akan jadi penilaian," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya semua orang tua atau wali murid diajak musyawarah bersama dengan pihak sekolah. Termasuk juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan karena kegiatan ini tidak disubsidi pemerintah.

Pihak Komite dan sekolah juga mengajukan syarat-syarat ketat kepada travel terpilih, terkait armada yang terbaik, penginapannya, akomodasi lainnya. Bahkan ada jaminan jika ada anak yang sakit, di mana pun lokasinya maka akan diantar langsung pulang hingga ke rumahnya.

"Kami juga meminta travel agar mengingatkan dan menjamin anak-anak melakukan ibadahnya," ujarnya.

Di sisi lain, dari kesepakatan bersama wali murid, dana yang disepakati secara musyawarah mufakat sebesar Rp3,8 juta, uang tersebut juga digunakan untuk menyubsidi silang kepada siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu.

"Jadi, bukan hanya pemerintah saja yang bisa menyubsidi, kami orang tua wali murid juga memberikan subsidi bagi mereka yang kurang beruntung. Bagi orang tua juga diberikan kebebasan mencicil dan juga mengajukan keringanan ke sekolah," ucapnya.

Kepada orang tua siswa yang ekonominya sedang menurun, sekolah juga memberikan program kegiatan di dalam kota yang sangat terjangkau. Juga bisa dicicil sehingga tidak memberatkan.

"Itu semua sudah dipikirkan matang-matang agar kegiatan ini berjalan," katanya.

Karenanya, Ketua Komite SMAN 6 Depok ini mempertanyakan soal imbauan Kang Dedy agar KOB atau study tour ini dihentikan.

"Nggak bisa seenaknya asal ngomong. Ini ada kurikulumnya, agenda juga sejak lama dan mayoritas orang tua setuju, polling anak-anak juga setuju. Kalau dihentikan tiba-tiba hanya ada satu dua orang yang keberatan dan patut dipertanyakan kebenarannya, ini keadilan macam apa? Demokrasi apa? Silakan dijawab," tegasnya.

Dia balik bertanya, apakah bijak mengecewakan ratusan orang siswa hanya demi segelintir orang yang belum tentu kebenarannya.

"Apalagi, para orang tua siswa ini juga sudah diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan hingga kegiatan lainnya sebagai pengganti KOB," ujarnya.

Eko menduga, awal munculnya isu soal KOB/ Study Tour SMAN 6 Depok itu dari postingan di blog, Jadi bukan di media. Karena media itu punya syarat dan harus terverifikasi Dewan Pers, karenanya kebenaran postingan itu sangat patut dipertanyakan, apalagi sumber utama hoaks saat ini adalah media sosial.

"Karenanya pejabat pemerintah harus melek media, agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar," tegasnya.

Sebagai Ketua Komite yang mewakili sekitar 900-an Orang Tua Siswa SMAN 6 Depok, Eko berharap para pejabat pemerintahan tidak terburu-buru mengomentari sesuatu. Apalagi sumbernya dari blog atau media sosial yang patut dipertanyakan kredibilitasnya.

"Lain kali kalau mau komentar jangan asal ceplas ceplos pencitraan, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," pungkasnya.***