Dialog Nasional KOPSINDO Soroti Realisme Target Ekonomi 8 Persen Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) menggelar dialog nasional membahas tantangan ekonomi dan politik yang diproyeksikan muncul pada 2026 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Mengangkat tema “Menakar Kepemimpinan Prabowo-Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur”, forum ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pengamat lintas bidang untuk memberikan pandangan kritis terhadap arah kebijakan pemerintah.

Ketua Umum KOPSINDO, Drs. Rambun Sunardi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan memberikan masukan konstruktif terhadap dinamika nasional yang berkembang, khususnya dalam sektor ekonomi dan politik.

Pemerhati ekonomi, Dr. Adrinof Chaniago, M.Si., menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah berpotensi sulit dicapai dalam waktu dekat. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal dalam APBN dapat menjadi hambatan pembiayaan program-program strategis nasional.

“Yang perlu diagendakan adalah pertumbuhan ekonomi yang realistis. Secara logis, Indonesia tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dalam 10 tahun tanpa dukungan fiskal dan struktur ekonomi yang kuat,” ujarnya.

Dari sisi politik dan tata kelola sumber daya, Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, SH., MH, menyoroti implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang dinilai belum optimal. Ia menyebut dominasi pengelolaan sumber daya alam oleh swasta dan kelompok oligarki masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi.

“Presiden sering mengutip Pasal 33 ayat 3, tetapi implementasinya belum maksimal. Realitanya, sebagian besar sumber daya alam masih dikuasai swasta,” katanya.

Sementara itu, Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH., MH, menilai sejumlah program pemerintah memiliki konsep yang baik, namun pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi kendala. Ia juga menyoroti kebijakan perpajakan yang dianggap memberatkan masyarakat di tengah daya beli yang stagnan.

“Banyak program Presiden bagus, tetapi implementasinya di lapangan perlu pengawasan ketat. Pajak juga dinilai eksesif dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif tetap,” ujarnya.

Dialog nasional ini menjadi ruang diskusi terbuka yang diharapkan dapat memperkaya perspektif publik terhadap arah kebijakan pemerintahan 2026, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. (FF)