ATR/BPN Tegaskan Tiga Dukungan Percepatan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Kick Off Meeting yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5). Dalam forum tersebut, Wamen Ossy menyebutkan tiga dukungan utama yang akan diberikan, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, serta pengadaan tanah.

“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan kesiapan untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), khususnya apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.

Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan penuh guna memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur pesisir tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut.

“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.***