Kementerian ATR/BPN Rumuskan Transformasi Organisasi Berbasis Kewilayahan untuk Perkuat Layanan Publik

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan guna memperkuat efektivitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.

Pembahasan transformasi tersebut dilakukan dalam diskusi daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan se-Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Senin (11/05).

Dalam arahannya, Wamen Ossy menegaskan perlunya pendekatan baru dalam sistem kerja ATR/BPN agar lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah Indonesia yang beragam serta mampu menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy Dermawan.

Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi teknis pelayanan, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Menurut Wamen Ossy, pendekatan berbasis fungsi teknis perlu diperkuat dengan penguasaan dinamika kewilayahan agar respons pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Ia mencontohkan, perkembangan suatu kawasan akibat investasi kerap memunculkan berbagai persoalan sekaligus, mulai dari kebutuhan sertifikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan.

“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Saat ini OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi atau teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga memaparkan sejumlah manfaat yang diharapkan muncul dari penerapan OTK berbasis wilayah, di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi dianggap sebagai penanganan sektoral, tetapi harus menyeluruh,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di seluruh lini organisasi, mulai dari pusat hingga daerah.

Menurutnya, spesialisasi kerja, koordinasi antarfungsi, serta rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Struktur organisasi kita menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM untuk memenuhi itu,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Transformasi OTK berbasis kewilayahan tersebut menjadi bagian dari upaya ATR/BPN dalam mempercepat modernisasi layanan pertanahan nasional yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat di setiap daerah.***