bendera

Jumat, 03 April 2026    05:09 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Anatomi Aksi Massa dan Tuntutan Rakyat


Tim Red,    01 September 2025,    11:02 WIB

Anatomi Aksi Massa dan Tuntutan Rakyat
istimewa

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti



Jakarta-Mediaindonesianews.com: Gelombang aksi massa yang baru-baru ini terjadi membawa tiga tuntutan besar: Bubarkan DPR, Sahkan RUU Perampasan Aset, dan Reformasi Kepolisian. Ketiganya bukan sekadar luapan emosi sesaat, tetapi refleksi dari kekecewaan rakyat terhadap sistem politik yang dianggap gagal.

DPR sebagai Jantung Negara

Dalam sistem ketatanegaraan, DPR menempati posisi vital. DPR membuat undang-undang, menentukan aturan main pemilu, bahkan menyeleksi hakim. Dengan posisi ini, DPR adalah jantung negara.


Sayangnya, jantung itu dinilai sakit. Korupsi, politik transaksional, dan lemahnya fungsi pengawasan membuat rakyat tidak percaya lagi. Karena itu, seruan “Bubarkan DPR” sesungguhnya adalah simbol keinginan rakyat untuk perombakan total sistem politik, bukan sekadar meniadakan lembaga legislatif.

RUU Perampasan Aset: Mengobati Sumbatan Ekonomi

Ekonomi ibarat aliran darah bangsa. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran membuat darah itu tersumbat. Tanpa RUU Perampasan Aset, hasil kejahatan korupsi tetap dikuasai pelaku, sementara rakyat menderita.

Desakan rakyat agar RUU ini segera disahkan adalah upaya untuk membuka sumbatan ekonomi dan mengembalikan aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat.

Reformasi Kepolisian: Mengembalikan Polisi pada Relnya

Polisi memiliki dua kekuatan istimewa: senjata dan hukum. Namun, dalam praktiknya, kepolisian kerap dianggap berubah fungsi menjadi alat kekuasaan politik.

Reformasi kepolisian berarti mengembalikan polisi pada peran sejatinya: menjaga keamanan dan melindungi rakyat. Dengan begitu, aparat hukum tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan benteng keadilan.

Fraksi Rakyat: Kanal Baru Partisipasi Politik

Akar persoalan politik ada pada lemahnya representasi rakyat di DPR. Karena itu, perlu ada Fraksi Rakyat sebagai kanal partisipasi langsung. Fraksi ini memungkinkan rakyat mengawasi kebijakan sekaligus memastikan aspirasi tidak berhenti di jalanan.

Dengan adanya Fraksi Rakyat dan reformasi kepolisian, sistem ketatanegaraan akan lebih sehat. Presiden sebagai pemimpin eksekutif pun bisa fokus bekerja sebagai pelayan rakyat.

Penutup

Tiga tuntutan aksi massa—Bubarkan DPR, Sahkan RUU Perampasan Aset, dan Reformasi Kepolisian—adalah ekspresi kegelisahan sekaligus resep penyembuhan bagi bangsa.

Untuk itu, kami menyuarakan dua garis perjuangan utama:

Aspirasi ini adalah upaya rakyat menjaga tubuh bangsa tetap sehat dan berjalan menuju cita-cita kemerdekaan.

#FraksiRakyat
#ReformasiKepolisian

Penulis adalah: Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiati – Inisiator Fraksi Rakyat


banner
NASIONAL
img
Kamis, 02 April 2026
Sulut - Reaksi cepat TNI ditunjukkan dengan segera mengerahkan prajurit pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026). Melalui prajurit Kodam XIII/Merdeka, TNI
img
Kamis, 02 April 2026
Sumut-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di
img
Kamis, 02 April 2026
Palu-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembatasan alih fungsi lahan sawah sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian
img
Rabu, 01 April 2026
Palu-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng kalangan akademisi untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf di Indonesia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara
img
Rabu, 01 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Transformasi digital layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus diperkuat dengan menyeimbangkan kemudahan layanan, keamanan data, dan kepastian hukum. Menteri
img
Rabu, 01 April 2026
Jakarta - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit Navayo periode 2012–2021 pada hari Selasa (31/3/2026), di ruang sidang utama Pengadilan Militer Tinggi

MEDIA INDONESIA NEWS