bendera

Jumat, 03 Juli 2026    19:30 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Anatomi Aksi Massa dan Tuntutan Rakyat


Tim Red,    01 September 2025,    11:02 WIB

Anatomi Aksi Massa dan Tuntutan Rakyat
istimewa

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti



Jakarta-Mediaindonesianews.com: Gelombang aksi massa yang baru-baru ini terjadi membawa tiga tuntutan besar: Bubarkan DPR, Sahkan RUU Perampasan Aset, dan Reformasi Kepolisian. Ketiganya bukan sekadar luapan emosi sesaat, tetapi refleksi dari kekecewaan rakyat terhadap sistem politik yang dianggap gagal.

DPR sebagai Jantung Negara

Dalam sistem ketatanegaraan, DPR menempati posisi vital. DPR membuat undang-undang, menentukan aturan main pemilu, bahkan menyeleksi hakim. Dengan posisi ini, DPR adalah jantung negara.


Sayangnya, jantung itu dinilai sakit. Korupsi, politik transaksional, dan lemahnya fungsi pengawasan membuat rakyat tidak percaya lagi. Karena itu, seruan “Bubarkan DPR” sesungguhnya adalah simbol keinginan rakyat untuk perombakan total sistem politik, bukan sekadar meniadakan lembaga legislatif.

RUU Perampasan Aset: Mengobati Sumbatan Ekonomi

Ekonomi ibarat aliran darah bangsa. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran membuat darah itu tersumbat. Tanpa RUU Perampasan Aset, hasil kejahatan korupsi tetap dikuasai pelaku, sementara rakyat menderita.

Desakan rakyat agar RUU ini segera disahkan adalah upaya untuk membuka sumbatan ekonomi dan mengembalikan aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat.

Reformasi Kepolisian: Mengembalikan Polisi pada Relnya

Polisi memiliki dua kekuatan istimewa: senjata dan hukum. Namun, dalam praktiknya, kepolisian kerap dianggap berubah fungsi menjadi alat kekuasaan politik.

Reformasi kepolisian berarti mengembalikan polisi pada peran sejatinya: menjaga keamanan dan melindungi rakyat. Dengan begitu, aparat hukum tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan benteng keadilan.

Fraksi Rakyat: Kanal Baru Partisipasi Politik

Akar persoalan politik ada pada lemahnya representasi rakyat di DPR. Karena itu, perlu ada Fraksi Rakyat sebagai kanal partisipasi langsung. Fraksi ini memungkinkan rakyat mengawasi kebijakan sekaligus memastikan aspirasi tidak berhenti di jalanan.

Dengan adanya Fraksi Rakyat dan reformasi kepolisian, sistem ketatanegaraan akan lebih sehat. Presiden sebagai pemimpin eksekutif pun bisa fokus bekerja sebagai pelayan rakyat.

Penutup

Tiga tuntutan aksi massa—Bubarkan DPR, Sahkan RUU Perampasan Aset, dan Reformasi Kepolisian—adalah ekspresi kegelisahan sekaligus resep penyembuhan bagi bangsa.

Untuk itu, kami menyuarakan dua garis perjuangan utama:

Aspirasi ini adalah upaya rakyat menjaga tubuh bangsa tetap sehat dan berjalan menuju cita-cita kemerdekaan.

#FraksiRakyat
#ReformasiKepolisian

Penulis adalah: Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiati – Inisiator Fraksi Rakyat


banner
NASIONAL
img
Jumat, 03 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 2029. Target tersebut
img
Jumat, 03 Juli 2026
Cikeas-Mediaindonesianews.com: Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggelar Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027 untuk menjaring
img
Kamis, 02 Juli 2026
Serpong - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. memimpin Uji Naskah III dan Pengesahan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara yang diikuti
img
Kamis, 02 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat rata-rata 8,4 juta layanan pertanahan diproses setiap tahun dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak
img
Kamis, 02 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian pelaksanaan tujuh layanan prioritas yang menjadi fokus transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang dalam Rapat Dengar Pendapat
img
Rabu, 01 Juli 2026
Bogor - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di Lapangan Satuan Latihan Korps

MEDIA INDONESIA NEWS